Memahami Corporate Social Responsibility (CSR)

281

UNIKA

Oleh:
H. Sri Sulistyanto

HARUS diakui jika salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah dibidang permukiman. Dengan segala kompleksitasnya. Mulai dari keterbatasan akses air bersih, minimnya jaringan listrik, sampai dengan ketiadaan fasilitas sanitasi dan persampahan. Karenanya mudah dipahami jika, di berbagai daerah, permukiman pun berubah menjadi kawasan kumuh.

Inilah yang menjadi alasan bagi Pemerintah, melalui Direktorat Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), menyiapkan program penanganan kawasan permukiman yang dikemas dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP). Yang berisi berisi rencana pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur keciptakaryaan di kawasan permukiman kumuh. Dokumen ini juga menjelaskan kebutuhan dan sumber pembiayaan yang diperlukan. Baik APBD, APBN, masyarakat, maupun swasta.

Ya, salah satu sumber pembiayaannya memang diharapkan diperoleh dari swasta. Melalui program corporate social responsibility (CSR). Yang memang dimiliki oleh dunia usaha, sejalan aturan dalam Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang menekankan pentingnya dunia usaha memperhatikan lingkungan sosial dan ekologisnya.

Cuma, masalahnya, mesti nilainya mencapai sekitar Rp 10 trilyun per tahun, alokasi dana CSR dunia usaha untuk program pembangunan prasarana dan sarana permukiman hanya sebesar 1.00%-nya. Itupun, jika dicermati lebih lanjut, hanya untuk infrastruktur yang sifatnya seremonial atau monumental, seperti tugu atau gapura masuk perkampungan.