MUI Desak Pemerintah Tegas

Indikasi Kebangkitan PKI

218

SEMARANG – Indikasi kebangkitan eks Partai Komunis Indonesia (PKI) lewat berbagai aksi provokasi akhir-akhir ini memunculkan keprihatinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng. Lembaga wadahnya para ulama ini menyerukan agar pemerintah menegakkan hukum secara tegas terhadap fenomena kebangkitan organisasi terlarang tersebut, termasuk di Jateng.

”Ketegasan pemerintah saat ini ditunggu untuk mematikan kembali kemunculan eks PKI, sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Jangan terkesan pemerintah malah memberi peluang untuk bangkit kembali,” tegas Wakil Ketua Umum MUI Jateng Prof Dr Ahmad Rofiq MA.

Dia menyebut ada empat indikasi kebangkitan eks PKI akhir-akhir ini. Pertama, tuntutan pihak yang mengatasnamakan anak-cucu-simpatisan-pembela PKI agar negara meminta maaf kepada PKI akibat peristiwa 1965 sebagai syarat rekonsiliasi nasional.

Kedua, tuntutan agar pemerintah mengusut kuburan massal anggota PKI 1965. Ketiga, maraknya penyelenggaraan seminar, diskusi, pertemuan-pertemuan yang digagas dan dilaksanakan oleh pihak yang mengatasnamakan anak-cucu-simpatisan-pembela HAM PKI secara masif, sistematis dan terbuka. Keempat, marak dan tersebarluasnya simbol, logo, dan hal ihwal yang berhubungan dengan PKI.

Menurut Prof Rofiq, terhadap empat indikasi tersebut MUI Jateng menilai pemerintah belum bertindak apa pun dan malah terkesan melupakan peristiwa PKI 1948 dan 1965. Respons yang diberikan antar pejabat tinggi negara juga berbeda-beda. Sehingga publik menangkap kesan seolah-olah pemerintah memberi peluang bagi anak-cucu PKI dalam menuntut haknya.

Menyikapi hal di atas, lanjut Prof Rofiq, MUI Jateng merekomendasikan tujuh hal, antara lain menolak pendapat pihak yang mengatasnamakan anak-cucu-simpatisan-pembela PKI yang menyatakan negara dan umat Islam sebagai pelaku kekerasan pada 1965. Justru sebaliknya, PKI yang melanggar HAM berat berupa pembunuhan masal terhadap para jenderal, kiai, santri, dan umat beragama dengan sangat kejam.