Motor Antik Diusulkan Kena Pajak

1445

SEMARANG – Pemprov Jateng dirasa kurang optimal dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Windarto mendorong agar potensi yang belum tergarap tersebut, segera dibuatkan payung hukumnya.

”Salah satunya dari pajak kendaraan motor antik. Selama ini, motor antik tidak pernah dikenai pajak. Bahkan ada orang yang punya 50 unit kendaraan peninggalan Belanda. Ya tidak bayar pajak karena tidak ada aturannya,” ucapnya, Kamis (12/5).

Dari komunikasi dengan para komunitas kolektor motor antik, mereka bersedia membayar pajak. Sebab, tidak sedikit yang ingin mendapatkan surat-surat resmi dan menggunakan motor antik tersebut untuk aktivitas sehari-hari. Selama ini, mereka memang masih umpet-umpetan di jalan karena takut terjaring operasi gara-gara tidak punya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

”Tapi di Jateng kan belum ada mekanismenya. Malah di garasi ada yang punya sampai 30-50 unit kendaraan, tapi tidak bisa dibuat jalan-jalan hanya dipajang karena tidak ada surat-suratnya,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Hal ini sangat berbeda dari DKI Jakarta dan Bandung. Di dua daerah tersebut sudah ada regulasi mengenai surat resmi motor antik. Setiap kendaraan antik bisa memiliki surat jalan dan terkena pajak sesuai tahun pembuatan dan kapasitas bahan bakarnya. ”Contoh potensi pajak lain adalah moge (motor gede). Di Jateng, motor 250 cc kena pajak progersif, tapi moge yang lebih dari 1.000 cc malah tidak dibebani pajak,” kata Yudi yang hobi naik moge ini.

Silakan beri komentar.