SEMARANG – DPRD meminta agar Pemprov Jateng memperhatikan nasib para pendamping desa eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Perannya sebagai pendamping desa bisa kembali digunakan dengan adanya alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat.

”Terkait dengan pendamping desa eks PNPM, saya rasa masih perlu dipertimbangkan mengingat para eks PNPM ini telah memiliki pengalaman dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat desa. Apalagi saat ini implementasi kebijakan pendamping desa masih dalam proses transisi,” kata anggota Komisi A DPRD Jateng, Amir Darmanto.

Terkait kontrak eks PNPM, dapat mengikuti prosedur seleksi sesuai dengan dasar hukum Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 pasal 23 bahwa rekrutmen pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli, pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terbuka. ”Peluang eks PNPM menjadi pendamping desa tentu besar, karena mereka sudah paham soal pemberdayaan di desa,” ujarnya.

Sesuai dengan rencana implementasi UU Desa No 6 Tahun 2014, keberadaan pendamping desa menjadi bagian penting dari komitmen pelaksanaan kebijakan dan mitra strategis untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan desa ke depan. Sehingga dengan pengalaman tersebut, bisa membantu terwujudnya kesuksesan pembangunan desa. Ini sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), di mana era PNPM terakhir pada 2014 telah memberi dampak dalam pengurangan angka kemiskinan di Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin menurun.

Pada 2014 telah menjadi 11,25 persen (28,28 juta orang) dari 14,15 persen (32,53 juta orang) pada 2009. ”Pelaku PNPM telah berhasil dalam melakukan pemberdayaan, untuk itu dalam rekrutmen pendamping desa sudah seharusnya para eks PNPM ini mengambil bagian yang lebih besar, karena pengalaman yang telah dibuktikan pada tahun sebelumnya,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Desa PDTT telah mengakhiri kontrak PNPM karena sudah ada Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Nomor: 100/1694/SJ dan Nomor: 01/BA/M-DPDTT/IV/2015, bahwa program PNPM Mandiri yang berjalan sejak 2007 telah berakhir pada 31 Desember 2014, sehingga dapat diartikan bahwa program tersebut telah berakhir ketika berada di bawah naungan Kemendagri melalui Dirjen PMD yang saat ini telah tidak ada.

Namun dengan berbagai pertimbangan, Kemendesa PDTT memutuskan untuk mengaktifkan kembali kontrak eks PNPM. Kontrak tersebut beberapa kali diperpanjang, pertama pada 1 Juli 2015 hingga 31 Oktober 2015, kedua, diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2015, ketiga diperpanjang lagi hingga 31 Maret 2016, dan terakhir diperpanjang 31 Mei 2016. (fth/zal/ce1)