UNGARAN-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Semarang akan melakukan pengawasan khusus terhadap jalannya penggunaan dana desa. Tim tersebut terdiri atas seksi Intelejen, Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), dan Pidsus (Pidana Khusus).

Kepala Seksi Datun Kejari Kabupaten Semarang, Febrianda mengatakan hal itu dilakukan sebagai bentuk pencegahan korupsi agar tidak terjadi di tingkat desa. “Yang jelas, tim khusus akan diterjunkan untuk mendampingi dan memantau jalannya penggunaan dana desa,” kata Febrianda, Rabu (11/5) kemarin.

Tim tersebut bertugas tidak menunggu adanya laporan penyimpangan, namun akan berjalan bersama-sama saat penggunaan dana desa. Dikatakan Febrianda, hal itu dilakukan supaya penggunaan anggaran desa bisa berjalan dengan baik dan tidak ada penyimpangan.

Meski begitu, ia berharap tidak disalahartikan oleh para aparatur desa. Sehingga kepala desa merasa ketakutan untuk mengelola dan menggunakan dana desa dalam pembangunan di wilayahnya. “Perasaan takut bisa diredam dengan penyuluhan menggunakan anggaran desa dengan baik dan benar,” tuturnya.

Sehingga, lanjut Febrianda, jangan sampai ada anggapan jika kejaksaan terjun ke desa, berarti ada penyimpangan. Tapi ini hanya semata-mata untuk pendampingan. Dikarenakan ketakutan aparatur desa untuk mengelola dana desa dapat berdampak kepada minimnya penyerapan anggaran tersebut. Dicontohkan Febrianda, beberapa kepala desa yang tersangkut kasus korupsi terkait dengan penggunaan dana desa dikarenakan adanya sumbangan material pembangunan, namun tidak dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.