Terlalu Lama, Data Sensus Tak Valid

280
DISENSUS : Bupati Pekalongan Amat Antono, saat menerima petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pekalongan, di rumah Dinas Bupati, kemarin.
DISENSUS : Bupati Pekalongan Amat Antono, saat menerima petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pekalongan, di rumah Dinas Bupati, kemarin.
DISENSUS : Bupati Pekalongan Amat Antono, saat menerima petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pekalongan, di rumah Dinas Bupati, kemarin.
DISENSUS : Bupati Pekalongan Amat Antono, saat menerima petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pekalongan, di rumah Dinas Bupati, kemarin.

KAJEN – Bupati Pekalongan, Amat Antono meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan meninjau ulang sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali. Dia juga berharap BPS dapat menyajikan data dasar yang riil lebih dan cepat waktu. Karena saat ini data merupakan hal penting, untuk mengambil kebijakan.

Menurutnya Sensus Ekonomi yang dilakukan BPS saat ini setiap 10 tahun sekali. Padahal menurut Begawan Ekonomi Indonesia Sumitro, data ekonomi yang ideal dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jika diatas itu, data tersebut sudah kedaluwarsa.

“Penggunaan data penerima bantuan Raskin, saat ini masih memakai data tahun 2011. Padahal dinamika di lapangan selama 3 tahun tersebut banyak hal terjadi. Hal ini tentunya di lapangan dapat menimbulkan permasalahan, Jika begini terus BPS dapat ditinggal sebagai acuan data untuk mengambil kebijakan,” ungkap Antono.

Dia juga mempertanyakan banyaknya informasi yang beredar di media sosial, tentang adanya oknum petugas Sensus Ekonomi, dengan mengaku petugas dan menggunakan atribut BPS, dan melakukan tindak kriminal kepada narasumber, ketika rumah dalam keadaan sepi.