SEMARANG – Bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah melalui sejumlah program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dalam teknisnya ternyata tak sepenuhnya berjalan maksimal.

Bunga rendah yang mencapai 6 persen per tahun yang diharapkan bisa membantu pelaku bisnis, belum sepenuhnya berjalan mulus. Sebab, para pelaku bisnis merasa masih kesulitan persyaratan. “Bunga rendah ini belum bisa dipenuhi karena persyaratan tidak bisa dijangkau. Misalnya harus menyertakan jaminan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan lain-lain,” kata Soendoro, Ketua Koperasi Pasar Lelang Agro Jawa Tengah, H Soendoro, kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Dikatakan Soendoro, praktik di lapangan, peruntukan sejumlah dana bantuan kredit tersebut cenderung banyak yang meleset. Sebab dana tersebut justru digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. “Pelaku usaha dapat bantuan modal mulai Rp 2 juta hingga Rp 20 juta, malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Misalnya membayar utang, membayar biaya kuliah anaknya, membayar kredit mobil dan lain-lain. Kondisi di lapangan seperti itu,” katanya.

Terlebih karena bantuan kredit KUR, KKPE, PNPM maupun KUBE, yang membantu pelaku bisnis dengan bunga 6 persen per tahun itu memiliki persyaratan yang sulit dipenuhi, akhirnya, tak sedikit pelaku bisnis memilih meminjam modal kepada bank titil. “Padahal bunganya ada yang mencapai 60 persen per tahun, atau 10 kali lipat,” tandasnya.

Para pelaku bisnis kemudian banyak yang terjerat utang, dan banyak tanggungan kredit yang tidak terbayarkan. “Sehingga kondisi itu menyebabkan kredit macet karena mereka tidak bisa membayar kredit. Coba cek di Bank Jateng. Banyak kredit macet karena tidak mampu membayar kredit,” beber mantan Ketua Kadin Jawa Tengah yang juga pemilik Kampus Biru itu.

Sedangkan peran petugas pengawas dan pendampingan dari pihak pemerintah, terhadap kredit tersebut, kata dia, juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dia malah mensinyalir banyak petugas di lapangan malah main mata yang ujung-ujungnya adalah duit.

Lebih lanjut tegas Soendoro, hal itu menjadi masalah serius yang harus segera ditangani saat ini. Bagaimana cara mengatasinya? Soendoro mengatakan, pemerintah bersama segenap stakeholder harus duduk satu meja. Baik dari unsur pemerintah, perbankan, DPRD, pelaku bisnis maupun dari unsur kelompok pelaku bisnis. (amu/smu)