Proyek Tol, Membutuhkan 3.073 Bidang Lahan

440
PERLU DIKEBUT: Sejumlah alat berat meratakan tanah di lokasi pembangunan tol Bawen-Salatiga di daerah Tuntang. Minimnya alat berat yang beroperasi mengakibatkan pembangunan ruas tol terus molor. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)

KENDAL—Proses pembebasan lahan yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Batang diperkirakan memakan waktu lama. Mengingat banyak bidang tanah yang harus dibebaskan untuk proyek jalan tol sepanjang 37 kilometer.

Hal tersebut disampaikan anggota DPD RI, Ahmad Muqowam saat beraudensi dengan Bupati Kendal, Mirna Annisa. Menurutnya, dengan panjang jalan tersebut, akan ada banyak lahan warga yang akan terkena dampak proyek tersebut. Sedikitnya ada 3.073 bidang tanah di 28 desa yang akan dilintasi proyek tol dan harus dibebaskan. Sementara, tuntutan warga akan harga ganti rugi lahan sangat tinggi.

“Saat ini saja, pembebasan di dua desa sudah menuai kendala. Yakni harga yang ditawarkan belum sesuai dengan keinginan warga karena menginginkan harga tinggi, sementara harga yang diberikan pemerintah masih terlalu rendah,” katanya, Rabu (4/5) kemarin.

Apalagi lahan yang akan dilewati, di dalamnya akan memakan lahan sekolah dan madrasah serta lahan bengkok desa. Dari data yang dimilikinya, ada 89 bidang tanah bengkok desa yang dilintasi jalan tol.

“Makanya dari masalah seperti ini, pemerintah daerah harus hadir untuk membantu memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Terutama terhadap tanah bengkok desa dan lahan sekolah serta madrasah agar tidak mengganggu proses belajar mengajar,” jelasnya.

Melihat banyaknya kendala, Muqowam memprediksikan pembebasan lahan di Kendal paling cepat selesai dua tahun. Sebab untuk madrasah, tim pembebasan lahan harus menyelesaikan penggantian lahan wakaf. Proses ganti rugi lahan wakaf biasanya memerlukan waktu cukup lama sampai dua tahun.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kendal, Mirna Annisa megatakan jika masalah pembebasan lahan di luar tanggung jawab Pemkab Kendal. Sedangkan terkait penyelesaian lahan bengkok desa, pihaknya tetap akan berpegang teguh pada aturan yang ada, sehingga tidak ada kesalahan dalam tukar guling tanah.

“Begitu juga dengan proyek tol yang melewati sekolah dan madrasah, harus dicarikan solusi lebih dulu. Seperti pembangunan ruang kelas, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar. Kami selaku pemerintah daerah, tentu akan mendampingi sekolah dan madrasah ini,” katanya. (bud/ida)