TOLAK KEKERASAN: Sejumlah aktivis perempuan saat berorasi di depan Gubernuran, kemarin. Mereka mengecam berbagai kasus kekerasan terhadap kaum hawa. (Ajie Mahendra/Jawa Pos Radar Semarang)
TOLAK KEKERASAN: Sejumlah aktivis perempuan saat berorasi di depan Gubernuran, kemarin. Mereka mengecam berbagai kasus kekerasan terhadap kaum hawa. (Ajie Mahendra/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Sejumlah aktivis pembela perempuan menggelar demonstrasi di pelataran kantor Gubernur, Jalan Pahlawan, Rabu (4/5). Mereka menuntut agar pemprov dan DPRD Jateng mendorong DPR RI segera mengesahkan RUU perlindungan perempuan.

Koordinator aksi, Dian Puspitasasri menjelaskan, hingga saat ini, kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan seolah tanpa halangan. Jumlahnya terus meningkat setiap saat. Buktinya, masih ada kasus pemerkosaan yang dilakukan 14 orang terhadap YY, anak usia 14 tahun dari Bengkulu.

”Kasus seperti ini selalu ada. Di Jateng saja, dari hasil monitoring LRC KJHAM, tercatat ada 1.227 perempuan yang menjadi korban kekerasan di tahun 2015. Sebanyak 839 atau 68,38 persennya adalah kekerasan seksual. Sementara mulai 2016 ini, sudah ada sekitar 135 kasus,” beber aktivis dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Kota Semarang ini.

Jumlah itu membuktikan bahwa harus ada perubahan dari segi payung hukum. Jika peraturannya tetap seperti ini, korban akan terus berjatuhan. Karena itu, pihaknya mendesak DPRD Jateng menyurati Komisi III dan IX DPR RI untuk segera membahas RUU. Sebab selama ini, peraturan yang berlaku tidak cukup menjamin hak dan keadilan perempuan karena tidak diatur mekanisme peradilannya.