Penyidik Diminta Transparan

308

SEMARANG – Penyidik Polrestabes Semarang diketahui tetap memaksakan proses laporan pidana dari Djohan Gondo Kusumo, mantan pengurus lama Yayasan Tempat Ibadah Tri Dharma (YTITD) Grajen Semarang dengan tuduhan penggelapan uang yayasan sebesar Rp 15 juta untuk kepentingan pribadi membayar advokat.

Padahal saat bersamaan perkara perdata juga sedang diproses Pengadilan Negeri (PN) Semarang atas gugatan dua pengurus YTITD Grajen Semarang periode 2014-2019 yakni Edie Setiawan selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan (KDPY) dan Tjandra Tirtono selaku Ketua Pengurus Yayasan (KPY) guna mencari kebenaran penggunaan uang tuduhan tersebut.

Kuasa hukum kedua penggugat, John Ricard Latuihamallo menilai atas laporan tersebut Djohan bukan pengurus yang sah, apalagi uang Rp 15 juta tersebut bukan milik pelapor. Ia mengatakan pelapor tidak memiliki alat bukti dan justru pelapor menggunakan data yayasan tanpa persetujuan dari pengurus untuk melaporkan pidana masalah itu. Menurutnya penggunaan uang tersebut sudah atas dasar persetujuan pengurus dan dewan pembina.

John juga menyebutkan adanya Peraturan Kabareskrim Polri No 4 tahun 2014 tentang pengawasan penyidikan tindak pidana dan perihal gelar perkara sudah ada rekomendasi Wasdik Polda Jateng untuk melakukan gelar perkara melibatkan para pihak, namun Penyidik Polrestabes Semarang tidak melaksanakannya karena dalam gelar perkara kliennya tidak pernah diberitahu.

”Ini sama saja penyidik melanggar ketentuan penyidikan dan tidak benar prosesnya, bahkan prosedur penyidik tidak normatif. Kan sudah ada petunjuk Wasdik Polda untuk gelar perkara agar melibatkan para pihak kenapa justru tidak dilakukan,” kata John kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (1/5).

Di samping itu, lanjut John, laporan pidana tersebut aneh karena tidak ada kerugian pada YTITD Grajen Semarang. Sebab uang tersebut tidak jadi digunakan dan sudah dikembalikan ke rekening yayasan atas sepengetahuan pengurus dan dewan pembina.

”Padahal tidak ada larangan dalam Anggaran Dasar (AD) YTITD Grajen Semarang untuk menggunakan uang yayasan demi kepentingan yayasan apalagi sudah diketahui pengurus dan dewan pembina. Maka dari itu kita minta gelar perkara,” tandasnya.