TAMPUNG KELUHAN: Dari kiri: Sekretaris Bappeda Semarang, Purnomo Dwi Sasongko, Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Undip, Wiwindari Handayani, dan Tenaga Ahli Dirjen Cipta Karya Bidang Habitat, Ruchyat Deni Djakapermana dalam media briefing Urban Resilience. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TAMPUNG KELUHAN: Dari kiri: Sekretaris Bappeda Semarang, Purnomo Dwi Sasongko, Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Undip, Wiwindari Handayani, dan Tenaga Ahli Dirjen Cipta Karya Bidang Habitat, Ruchyat Deni Djakapermana dalam media briefing Urban Resilience. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TAMPUNG KELUHAN: Dari kiri: Sekretaris Bappeda Semarang, Purnomo Dwi Sasongko, Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Undip, Wiwindari Handayani, dan Tenaga Ahli Dirjen Cipta Karya Bidang Habitat, Ruchyat Deni Djakapermana dalam media briefing Urban Resilience. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TAMPUNG KELUHAN: Dari kiri: Sekretaris Bappeda Semarang, Purnomo Dwi Sasongko, Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Undip, Wiwindari Handayani, dan Tenaga Ahli Dirjen Cipta Karya Bidang Habitat, Ruchyat Deni Djakapermana dalam media briefing Urban Resilience. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Program Habitat III menggelar roadshow di beberapa kota besar di Jawa Tengah untuk menampung setiap keluhan terkait percepatan pembangunan. Nantinya, keluhan-keluhan itu akan diajukan dalam pertemuan dengan 139 negara pada PrepCom 3 di Surabaya, 25-27 Juli. Hasil finalnya, akan dibawa dalam rapat New Urban PBB di Quito, Ekuador, 17-20 Oktober mendatang.

Ketika mampir di Kota Semarang, banyak persoalan yang punya potensi untuk dibahas di tingkat internasional. Tenaga Ahli Dirjen Cipta Karya Bidang Habitat, Ruchyat Deni Djakapermana menjelaskan, ada enam titik fokus persolan di kota lunpia tersebut.

Pertama mengenai pertambahan penduduk yang semakin tinggi yang belum diimplementasikan terhadap persiapan seperti infrastruktur. Kedua, kondisi faktual yang berhadapan dengan perubahan iklim. Ketiga belum mempunyai solusi untuk menata perkotaan, keempat pendanan dalam pembangunan perkotaan. Kelima, kemiskinan yang selalu meningkat tiap tahun dan keenam terkait pembangunan infrastruktur dan perumahan di perkotaan. ”Kami akan perjuangkan enam poin prioritas ini,” ucapnya dalam media briefing Urban Resilience di Gedung PIP2B Semarang, kemarin.

Menurutnya, manfaat yang didapatkan terkait sejumlah persoalan Di perkotaan, akan dimasukkan dalam draf internasional. Sehingga pada tahap berikutnya akan mendapat perhatian dunia terkait problematik yang telah diajukan. Pembangunan infrastruktur atau tata kelola perkotaan, menurutnya, bisa dipikirkan seperti apa solusinya. ”Di Kota Sematang banyak seperti rob, infrastruktur dan tata kelola serta tingkat kemiskinan,” tandasnya.