Pemprov Harus Prioritaskan Eks PNPM

313

SEMARANG – DPRD meminta agar Pemprov Jateng memperhatikan nasib para pendamping desa eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Perannya sebagai pendamping desa bisa kembali digunakan dengan adanya alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat.

”Terkait dengan pendamping desa eks PNPM, saya rasa masih perlu dipertimbangkan mengingat para eks PNPM ini telah memiliki pengalaman dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat desa. Apalagi saat ini implementasi kebijakan pendamping desa masih dalam proses transisi,” kata anggota Komisi A DPRD Jateng, Amir Darmanto.

Terkait kontrak eks PNPM, dapat mengikuti prosedur seleksi sesuai dengan dasar hukum Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 pasal 23 bahwa rekrutmen pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli, pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terbuka.

”Peluang eks PNPM menjadi pendamping desa tentu besar, karena mereka sudah paham soal pemberdayaan di desa, hal ini juga terbukti dari jumlah pendamping desa pada 2015 yang sebagian besar berasal dari eks PNPM, yakni berjumlah sekitar 10.600 orang,” ujarnya.

Sesuai dengan rencana implementasi UU Desa No 6 Tahun 2014, keberadaan pendamping desa menjadi bagian penting dari komitmen pelaksanaan kebijakan dan mitra strategis untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan desa ke depan. Sehingga dengan pengalaman tersebut, bisa membantu terwujudnya kesuksesan pembangunan desa. Ini sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), di mana era PNPM terakhir pada 2014 telah memberi dampak dalam pengurangan angka kemiskinan di Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin menurun. Pada 2014 telah menjadi 11,25 persen (28,28 juta orang) dari 14,15 persen (32,53 juta orang) pada 2009.