Menteri PAN-RB Anggap Kunker Pemborosan

299

UNGARAN-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Cristandi, turut menyayangkan kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan oleh para pejabat di lingkungan Pemkab Semarang, Selasa-Kamis (26-28/4) lalu. Yakni, sebanyak 37 pejabat di lingkungan Pemkab Semarang yang meliputi kepala dinas, kepala bagian hingga pimpinan BUMD dan BLU RSUD melakukan kunker ke Gresik dan Surabaya, dengan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati, Ngesti Nugraha dan Sekda Gunawan Wibisono.

Menurut Yuddy, yang dilakukan Pemkab Semarang merupakan pemborosan anggaran. Pasalnya Presiden Joko Widodo telah melarang jajaran PNS daerah maupun pusat melakukan kunker. “Sudah ada instruksi dari presiden untuk mengurangi kegiatan yang tidak produktif. Kalau seperti itu, yang salah kepalanya. Kalau pegawainya tidak salah, karena diperintah oleh atasannya,” ujar Menpan saat meninjau pelayanan publik di kantor BPN Kabupaten Semarang di Ungaran, Jumat (29/4) kemarin.

Yuddy sendiri tidak mengetahui bahwa puluhan pejabat Pemkab Semarang baru saja pulang dari kunker di Gresik dan Surabaya. Karena itu, Yuddy justru meminta kepada Wakil Bupati (Wabup) Semarang, Ngesti Nugraha untuk menegur para pejabatnya yang berangkat kunker. Padahal Ngeati Nugraha salah satu pejabat yang turut dalam kunker.

“Nanti saya minta agar pak Wabup menegur SKPD yang ikut kunker,” ujar Yuddy sambil menatap Ngesti yang saat itu mendampinginya dalam kunjungan di Kabupaten Semarang. Ngesti pun hanya tertunduk diam atas permintaan Menteri PAN-RB tersebut.

Sementara itu, Bupati Semarang, Mundjirin menyatakan bahwa kunker ke Surabaya merupakan salah satu upaya melihat cara penyelesaian masalah penutupan lokalidasi di Dolly, Surabaya. Meskipun kondisi sosial yang berbeda, tapi ada langkah-langkah yang harus dilakukan.

“Kunjungan ke Surabaya, salah satunya melihat langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya dalam melakukan pembangunan dan penanganan masalah Dolly. Meakipun berbeda situasinya, tapi ada yang bisa dilakukan di Kabupaten Semarang,” ungkapnya. (dni/jpnn/ida)