SEMARANG – Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2015 memberikan rapor merah kepada Pemprov Jateng dalam pengelolaan APBD. Pansus menilai Gubernur Jateng Ganjar Pranowo gagal mengelola keuangan daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa mencapai target.

Ketua Pansus LKPj Gubernur Jateng tahun anggaran 2015, Ferry Firmawan mengatakan, tidak tercapainya target PAD sangat disayangkan. Khususnya yang berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Sebab, realisasi hanya sebesar 86,4 persen atau selisih dari target sebesar Rp 1,4 triliun. ”Ini merupakan bentuk kemunduran kinerja yang sangat besar jika dibandingkan dengan 2014 yang realisasinya mencapai 105,04 persen,” katanya.

Ferry menambahkan, realisasi PAD hanya mencapai 90,36 persen dari target yang direncanakan. Salah satu penyebabnya karena rendahnya kinerja dalam pemungutan pajak daerah. Pendapatan pajak daerah hanya terealisasi sebesar 86,48 persen dari target yang direncanakan. ”Sayang dalam LKPj tidak disebutkan data lengkapnya. Bagaimana tren daya beli masyarakat, tren pembelian dan penjualan kendaraan bermotor baru. Padahal itu dibutuhkan untuk mengetahui pajak dari sektor kendaraan,” ujarnya.

Dalam kesempatran itu, Pansus juga menyorot rendahnya serapan belanja bantuan hibah pendidikan yang hanya mencapai 18,84 persen. Ini menunjukkan jika Dinas Pendidikan tidak berani mengambil keputusan dan salah memahami peraturan perundang-undangan. Sebab, proposal yang diajukan lembaga pendidikan di bawah naungan NU dan Muhammadiyah sudah jelas memiliki payung hukum tapi tetap tidak dicairkan. ”Ini berbeda dengan provinsi lain yang berani untuk mencairkan anggaran. Faktanya hanya di Jateng, ini bukti Dinas Pendidikan yang tidak bisa maksimal,” tambahnya. (fth/ric/ce1)