SOTK Pemprov Terlalu Gemuk

Kurang Efisien, Diminta Dirampingkan

268
KUNJUNGAN KERJA: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Yuddy Chrisnandi melihat kendaraan evakuasi saat berkunjung ke Kantor SAR Kota Semarang, kemarin. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)
KUNJUNGAN KERJA: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Yuddy Chrisnandi melihat kendaraan evakuasi saat berkunjung ke Kantor SAR Kota Semarang, kemarin. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)
KUNJUNGAN KERJA: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Yuddy Chrisnandi melihat kendaraan evakuasi saat berkunjung ke Kantor SAR Kota Semarang, kemarin. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)
KUNJUNGAN KERJA: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Yuddy Chrisnandi melihat kendaraan evakuasi saat berkunjung ke Kantor SAR Kota Semarang, kemarin. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menilai satuan organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkup Pemprov Jateng terlalu gemuk. Jumlah organisasi penyelenggara pemerintahan yang banyak dianggap tidak efisien. Dia pun meminta adanya perampingan.

”Dari hasil pengamatan saya, masih ada beberapa dinas di Jateng yang bisa dirampingkan,” kata Yuddy ketika menghadiri Forum Komunikasi, Koordinasi, dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Gedung Wanita Semarang, Kamis (28/4).

Di Pemprov Jateng, saat ini terdapat 13 biro di sekretariat daerah (Setda), 30 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang meliputi 14 badan, dan 19 dinas. Menurutnya, tidak semua urusan harus ada dinasnya. Kecuali pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, dan lain sebagainya. Sementara urusan-urusan pendukung, bisa bergabung dengan dinas yang masih berkaitan.

Menggabungkan dinas, memang bukan hal mudah. Perlu hitungan secara cermat, terutama masalah jumlah pekerjanya. ”Karena itu, saya meminta forum ini benar-benar dimanfaatkan untuk membedah masih-masing lembaga,” ucapnya.

Yuddy berpesan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar penggabungan ini bisa berjalan mulus. Perlu terobosan yang mengandalkan kreativitas. Dia mencontohkan, dinas peternakan dan pertanian, agaknya tidak diperlukan di perkotaan, terutama yang memang tidak terdapat pertanian atau peternakan. Lembaga ini bisa dijadikan satu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Fungsi pertanian pun perlu diubah sedikit. Pertanian bisa dikemas menjadi sebuah kewirausahaan untuk meningkatkan produktivitas pangan dan perekonomian rakyat.