BANTU UMKM: Dirut Perum Jamkrindo Diding S Anwar (kanan) saat menandatangani MoU, disaksikan Wagub Jateng Heru Sudjatmoko (kiri). (John Wahidi/Jawa Pos Radar Semarang)
BANTU UMKM: Dirut Perum Jamkrindo Diding S Anwar (kanan) saat menandatangani MoU, disaksikan Wagub Jateng Heru Sudjatmoko (kiri). (John Wahidi/Jawa Pos Radar Semarang)
BANTU UMKM: Dirut Perum Jamkrindo Diding S Anwar (kanan) saat menandatangani MoU, disaksikan Wagub Jateng Heru Sudjatmoko (kiri). (John Wahidi/Jawa Pos Radar Semarang)
BANTU UMKM: Dirut Perum Jamkrindo Diding S Anwar (kanan) saat menandatangani MoU, disaksikan Wagub Jateng Heru Sudjatmoko (kiri). (John Wahidi/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG — Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemangku kepentingan melakukan sosialisasi Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai payung hukum pemberian kredit penjamin. Kegiatan digelar agar implementasi UU dapat optimal sehingga peran lembaga penjamin bisa memberikan kontribusi positif.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Patra Jasa tersebut dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia, Otorita Jasa Keuangan (OJK), pejabat pemerintah Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop), Asosiasi Pengusaha Indonesia, Pelaku Perbankan, Kadin, Perusahaan Penjamin Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan Jamkrida.

Dirut Perum Jamkrindo Diding S Anwar mengatakan lahirnya UU Penjaminan patut disyukuri. Pasalnya sudah puluhan tahun Jamkrindo beroperasi sebagai perusahaan penjamin belum terdapat aturan hukum yang selevel dengan aturan yang digunakan oleh lembaga keuangan yang lain. Sehingga apabila kondisi ini dibiarkan dikhawatirkan akan menempatkan Jamkrindo dan industri penjaminan pada posisi yang lemah.

”Selama ini UU Penjaminan menjadi payung hukum UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan akses kredit, baik yang bersumber dari perbankan maupun non perbankan,” katanya.

Ketua Badan Legislasi DPR RI, Firman Subagyo mengatakan sosialisasi UU ini merupakan amanat baru badan legislasi DPR RI. ”Sehingga kewajiban kami melakukan sosialisasi sekaligus mempunyai program untuk mengevaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan UU tersebut,” katanya. (hid/ric/ce1)