Radar Semarang files
Radar Semarang files
Radar Semarang files

”Pajak terbesar biasanya dari kendaraan bermotor. Tahun ini, penjualan kendaraan bermotor turun cukup signifikan. Kami mendapat data dari Gaikindo di tiga bulan pertama, jumlah penjualan menurun 5 persen dari tahun lalu di kuartal yang sama.”

Hendri Santosa, Kepala DPPAD Jateng

SEMARANG – Banyak pihak yang menyayangkan adanya rasionalisasi anggaran belanja langsung hingga 25 persen pada APBD 2016. Keputusan ini dianggap terlalu mendadak dan pemerintah dianggap pesimistis dalam mengejar target pencapian pajak.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng, Hendri Santosa mengaku pesimistis mencapai target pendapatan pajak karena kondisi daya beli masyarakat yang tengah merosot. ”Pajak terbesar biasanya dari kendaraan bermotor. Tahun ini, penjualan kendaraan bermotor turun cukup signifikan. Kami mendapat data dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), di tiga bulan pertama, jumlah penjualan menurun 5 persen dari tahun lalu di kuartal yang sama,” ucapnya.

Kondisi itu sangat berlawanan dari perencanaan penetapan target 2016 yang sempat diasumsikan ada pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Dikatakan Hendri, penurunan pendapatan pajak dari kendaraan bermotor ini juga dikarenakan penjualan mobil low cost green car (LCGC). Mobil murah ini jelas mengurangi jumlah pajak kendaraaan bermotor karena harganya nyaris setengahnya mobil biasa.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui jika pendapatan pajak masih mengandalkan dari kendaraan bermotor. Entah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau pajak tahunan. Tapi, pihaknya akan mencoba untuk tidak terjebak dengan kebiasaan ini. ”Mungkin dengan mengoptimalkan aset. Kalau dampak rasionalisasi ini, perjalanan dinas, rapat di luar kantor, ATK (alat tulis kerja), dan hal lain, akan dikurangi. Jangan sampai mengganggu program utama,” bebernya.