Kawasan Kumuh Kota Semarang 416 Hektare

1926

SEMARANG – Luas kawasan kumuh di Kota Semarang mencapai 415,83 hektare. Tersebar di 15 kecamatan dan 62 kelurahan, dengan tipologi dan karakteristiknya berbeda-beda, namun secara umum kendala yang dihadapi sama yaitu ketersediaan dan kelayaan infrastruktur

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat sosialisasi tahap kedua program terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh dan penanganan permukiman kumuh Kota Semarang yang sering disebut NUSP (Neighborhood Upgrading and Shelter Project), di salah satu hotel di Semarang, Rabu (27/4).

Menurut Hendi, sapaan akrabnya, penanganan lingkungan kumuh selaras dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penurunan kawasan permukiman kumuh sebesar 10 persen.

Pihaknya berharap agar dalam pelaksanaan NUSP ini, semua program kegiatan yang dilaksanakan agar menyesuaikan dengan kebutuhan kawasan dan berorientasi pada penanganan akar persoalan. ”Selain itu juga agar dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Semua unsur terkait agar menyusun arahan dan teknis operasional yang jelas selaras dengan arah pembangunan Kota Semarang,” harapnya.

Ke depan wali kota akan memperkuat upaya penanganan pemukiman kumuh melalui penerbitan Perwal tentang strategi dan program penanganan permukiman kumuh di Kota Semarang.

NUSP sendiri merupakan program nasional untuk penanganan kawasan kumuh di perkotaan yang dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Di Kota Semarang NUSP sendiri dilaksanakan dengan program 100-0-100 sebagai tolok ukur pencapaiannya program nasional tersebut. Yang artinya 100 persen akses terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, 0 persen kawasan kumuh perkotaan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung menuju kota tanpa kumuh, 100% akses sanitasi terpenuhinya penyediaan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (persampahan, limbah, dan drainase lingkungan).