DIRAIH KEMBALI: Sekda Jateng Sri Puryono saat menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono di Kulonprogo, Senin (25/4) malam. (Biro Humas Setda Jateng for Radar Semarang)
DIRAIH KEMBALI: Sekda Jateng Sri Puryono saat menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono di Kulonprogo, Senin (25/4) malam. (Biro Humas Setda Jateng for Radar Semarang)
DIRAIH KEMBALI: Sekda Jateng Sri Puryono saat menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono di Kulonprogo, Senin (25/4) malam. (Biro Humas Setda Jateng for Radar Semarang)
DIRAIH KEMBALI: Sekda Jateng Sri Puryono saat menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono di Kulonprogo, Senin (25/4) malam. (Biro Humas Setda Jateng for Radar Semarang)

JOGJAKARTA – Pemprov Jateng kembali meraih penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha sebagai tiga provinsi terbaik penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Penghargaan bidang otonomi daerah yang sama juga diraih provinsi ini pada tahun lalu.

Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diserahkan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono MDM kepada Gubernur Jateng yang diwakili Sekda Sri Puryono pada Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda di Alun-Alun Kabupaten Kulonprogo, Senin (25/4) malam. Selain Provinsi Jateng, dua kabupaten/kota juga meraih Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, yakni Kabupaten Kudus dan Kota Surakarta. Sementara, Kota Semarang meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha karena tiga kali berturut-turut terbaik 10 besar.

Pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-20 di Alun-alun Kabupaten Kulonprogo DIJ, Senin (25/4), Wapres Jusuf Kalla menyampaikan otonomi daerah tidak hanya memberikan angin segar bagi kepala daerah untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan daerahnya secara mandiri. ”Bersamaan hadirnya otonomi daerah, kepala daerah juga wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) seperti diatur dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Melalui LPPD, pemerintah pusat mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) setiap tahunnya sebagai dasar pemberian reward dan punishment. Pada otonomi daerah melekat hak dan kewajiban. ”Jadi, otonomi daerah bukan berarti kantor yang besar dan rumah jabatan yang besar. Tetapi harus ada peningkatan kesejahteraan, insentif dan ada prakarsa yang besar,” tegasnya.
Sekda Jateng Sri Puryono mengatakan prestasi yang diraih ini menjadi bukti bahwa pihaknya memegang teguh komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional. ”Semoga ke depan bisa mencapai prestasi puncak (meraih peringkat I, Red),” ujarnya. (ric/ce1)