SEMARANG – Jawa Tengah boleh dibilang tengah mengalami darurat listrik. Provinsi ini membutuhkan tambahan pasokan energi mengingat konsumsi listriknya berada di peringkat 3 nasional setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Hal tersebut dibeberkan Staf Ahli Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Priambodo dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jateng di gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (26/4). Menurutnya, kebutuhan energi listrik menjadi hal vital dalam pembangunan wilayah.

Dia memperkirakan, Jateng akan defisit listrik pada 2017. Karena itu, butuh sumber energi baru yang harus diintervensi pemprov. ”Listrik dibutuhkan untuk banyak sektor. Termasuk pengentasan kemiskinan karena listrik sangat dibutuhkan di sektor industri,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo akan mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang. PLTU yang digadang-gadang mampu menyuplai 2×1.000 MW (Mega Watt) ini diharapkan mampu mencukupi kekurangan listrik.‎ Terlebih, pembangkit listrik ini disebut sebagai PLTU terbesar di Asia Tenggara.

Dia mengaku akan terus maju meski banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing, termasuk Greenpeace yang merangkul petani setempat untuk menolak penggunaan batu bara. Mereka menuding PLTU mampu menimbulkan pencemaran udara serta air dan dapat mengganggu ekosistem, terutama di bidang pertanian. ”Saya tidak akan mundur, tetap akan maju. Di luar negeri, batu bara tidak diprotes, lho,” ungkapnya.

Meski begitu, gubernur tidak asal mengambil langkah. Dia mencoba bernegosiasi dengan petani setempat dengan menawarkan lahan pengganti yang lebih luas dari yang saat ini. Bahkan masih ada insentif dan living cost setiap tahunnya. ”Tapi mereka tidak mau. Alasannya karena sudah ada komitmen dengan LSM Greenpeace,” pungkasnya. (amh/ric/ce1)