SEMARANG – Angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan masih cukup tinggi. Sebagai usaha untuk menekan AKI butuh program khusus dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat.

Hal itu menjadi salah satu rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Semarang Tahun Anggaran 2015, dalam Rapat Paripurna Penetapan Keputusan DPRD terhadap hasil pembahasan LKPj tersebut, kemarin (25/4).

Ketua Pansus Kadarlusman berharap pemkot meningkatkan kualitas penanganan di Puskesmas dan meningkatkan sosialisasi kepada ibu hamil. Setiap Puskesmas harus memiliki data ibu hamil di wilayahnya dan memintai keterangan yang diperlukan. Seperti meminta keterangan apakah sudah memeriksakan kehamilannya, berapa usia kehamilannya, jarak tempuh dari rumah ke Puskesmas, dan data lainnya. ”Perlu ditingkatkan pelayanan di Puskemas dan bila perlu ditambah bidan di setiap kampung yang ada ibu hamil,” tegas legislator dari PDI Perjuangan itu.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Widoyono mengatakan, Semarang sebenarnya di posisi aman yakni rangking ke-13 di Jawa Tengah terkait AKI melahirkan. Namun karena angka kelahiran hidup juga tinggi, sehingga absolute rate-nya pun tampak lebih tinggi. ”Padahal rate AKI Kota Semarang di Jateng masih di rangking 13 dengan Angka Kematian Ibu tahun 2015 ada 35 orang,” kata Widoyono.

Banyak sebab meningkatnya AKI hamil atau melahirkan ini. Dari internal masyarakat sendiri yaitu kurangnya minat ikut KB, kehamilan terlalu tua di atas 35 tahun, dan kehamilan terlalu muda di bawah 17 tahun. ”Banyak masyarakat tidak mau punya anak tapi tidak mau ikut KB, sehingga angka kehamilan meningkat, Kota Semarang angka kehamilannya 10,9 persen, harusnya kan 5 persen,” kata Widoyono.

Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, pemkot akan melakukan program khusus untuk mengurangi AKI melahirkan. Salah satunya mengajak SKPD terkait, PKK, dan stakeholder untuk bersinergi mengentaskan permasalahan AKI ini. ”Selama ini berbagai masukan berasal dari top down, tapi kami menginginkan juga button up, kita mulai dari stakeholder, PKK, dan kecamatan,” kata Ita, sapaan akrabnya. (zal/ce1)