”Di Jateng ternyata ada 400 sampai 600 PNS siluman yang masih terus diverifikasi. Jumlah itu tersebar di 35 kabupaten/kota.”
Arief Irwanto
Kepala BKD Provinsi Jateng

SEMARANG – DPRD Jateng dalam waktu dekat bakal memanggil Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pegawai negeri sipil (PNS) siluman yang ada di Jateng. Sebab, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan ada sebanyak 57 ribu PNS di Indonesia siluman atau tidak melakukan Pendataan Ulang PNS (PUPNS).

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansur HD, mengatakan, Pemprov Jateng harus benar-benar mewaspadai adanya PNS siluman. Pihaknya mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng untuk mendata seluruh PNS di Jateng dengan valid. ”Kami akan panggil BKD, untuk memastikan di Jateng ada PNS siluman atau tidak,” katanya, kemarin.

Politisi Nasdem ini menambahkan, BKD harus mendata seluruh PNS yang ada di Jateng. Jika ada PNS yang terindikasi siluman secepatnya harus dihentikan gajinya. ”Kalau nanti ada yang mempersoalkan tapi tidak ada data validnya tinggal ditelusuri siapa yang berkepentingan,” ujarnya.

PNS siluman juga harus diproses hukum, karena sudah merugikan keuangan negara. Dewan memberikan waktu empat bulan untuk mensterilkan Jateng dari PNS siluman. ”BKD harus tegas, jika ditemukan PNS siluman harus diproses hukum,” tegasnya.

Pemanggilan BKD juga menyikapi adanya peralihan SMA/SMK dari daerah ke provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebab, guru SMA/SMK di Jateng jumlahnya mencapai 33.001 orang. Rinciannya, 25.383 PNS, dan 7.618 non PNS. Sedangkan tenaga pendidik mencapai 10.277 orang, dengan rincian PNS 3.257 orang dan non PNS 7.020 orang.