SEMARANG – Animo masyarakat untuk ikut mengawasi gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terus melonjak. Untuk Pilkada 2017 di 7 wilayah di Jateng, ada 232 orang yang mendaftar menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu).

Ketua Tim Seleksi Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Hasyim Asy’ari menjelaskan, dari hasil pendaftaran yang sudah dibuka selama tujuh hari, sejak 14 hingga 20 April 2016, ada 232 orang yang mendaftar. Sebanyak 193 pendaftar laki-laki (83,2 persen) dan 39 pendaftar perempuan (16,8 persen).

Dari total jumlah pendaftar tersebut, terdapat beragam macam latar belakang dari para pendaftar. Mereka yang mempunyai latar belakang pekerjaan wiraswasta sebanyak 69 orang (31,65 persen), swasta‎ 40 orang (18,35 persen), guru sebanyak 38 orang (17,43 persen)‎, dosen 16 orang (7,34 persen), advokat 7 orang (3,21 persen), wartawan 5 orang (2,29‎ persen), Pegawai Negeri Sipil 5 orang (2,29‎ persen), Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 4 orang (1,83‎ persen), Karyawan 4 orang (1,83‎ persen), dan lain-lain 30 orang (4,22 persen). Lain-lain tersebut terdapat mereka yang mempunyai latar belakang sebagai pedagang, nelayan, peternak, buruh, staf yayasan, operator, jasa konsultan, bahkan tidak ada keterangan pekerjaan sama sekali.

Terkait dana pengawasan untuk Panwas anggota Bawaslu Jateng Juhana menyatakan hingga saat ini baru Kabupaten Brebes yang sudah deal atau sepakat dengan pemerintah daerah setempat. Sementara untuk lima daerah lainnya masih dilakukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut.

”Baru Kabupaten Brebes yang sudah final. Sudah disetujui Rp 11 miliar. Sementara daerah lainnya masih koordinasi. Seperti Kabupaten Cilacap, baru disediakan Rp 3 miliar. Total pengajuan kami Rp 12,7 miliar,” imbuh Juhana.

Untuk lima daerah lain, Bawaslu Jateng mengajukan dana yang berbeda-beda. Di antaranya adalah Kota Salatiga diajukan Rp 3 miliar, Kabupaten Banjarnegara Rp 10 miliar, Kabupaten Batang Rp 8 miliar, Kabupaten Jepara Rp 9 miliar, Kabupaten Pati Rp 12 miliar, dan Kabupaten Cilacap Rp 12 miliar. Ajuan jumlah dana tersebut salah satunya tergantung pada kebutuhan jumlah dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). (amh/ric/ce1)