PEKALONGAN-Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mencatat, sejak tahun 2013 hingga tahun ini terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum terbayarkan sebesar Rp 9 miliar. Tunggakan tersebut berasal dari 83 ribu wajib pajak di Kota Pekalongan.

Kabid PBB dan BPHTB pada DPPKAD, Dede Umi Hani menerangkan sejak PBB dikelola Pemkot Pekalongan pada 2013 lalu, masih ada tunggakan yang belum dibayarkan wajib pajak sebesar Rp 9 miliar. “Kalau tunggakan ini murni karena wajib pajak belum membayar. Yang belum terbayarkan justru sebenarnya PBB dengan nominal kecil,” tuturnya, Kamis (21/4) kemarin.

Dede mencontohkan, untuk tahun 2015 lalu, realisasi PBB sebesar Rp 8 miliar berasal dari 39 ribu wajib pajak. Padahal jumlah total wajib pajak yang menjadi target adalah sebanyak 83 ribu wajib pajak. “Artinya yang membayar justru kurang dari 50 persen. Namun nominalnya sudah melebihi 50 persen. Berarti sisanya adalah nominal kecil,” jelas dia.

Sebagian besar wajib pajak yang belum membayar, lanjut dia, ada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Padahal, nominal PBB yang harus dibayarkan terbilang ringan. “Nominalnya kalau yang disana itu di bawah Rp 50 ribu per tahunnya, jadi sebenarnya cukup ringan,” tambah dia.

Selain tunggakan murni sejak PBB didaerahkan, Pemkot Pekalongan juga masih mempunyai piutang PBB hasil pelimpahan dari KPP Pratama yakni sebesar Rp 25 miliar. Tunggakan tersebut, merupakan piutang PBB dari tahun 1993 sampai tahun 2012 saat PBB masih dikelola oleh KPP Pratama.