Perizinan Online Belum Dimaksimalkan

216
SIDAK: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak berbincang warga yang mengajukan izin saat sidak di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP), Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), kemarin. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIDAK: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak berbincang warga yang mengajukan izin saat sidak di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP), Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), kemarin. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIDAK: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak berbincang warga yang mengajukan izin saat sidak di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP), Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), kemarin. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIDAK: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak berbincang warga yang mengajukan izin saat sidak di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP), Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), kemarin. (AJIE MH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Mendengar banyak laporan mengenai pemalsuan dokumen peserta lelang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ada di Gedung E kompleks kantor Gubernur, dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP), Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), Kamis (21/4).

Dikatakan Ganjar, beberapa waktu lalu, ada peserta lelang yang ketahuan curang. Dia memalsukan dokumen lelang agar bisa ikut kelas besar dan kecil. ”Modusnya kehilangan dokumen, lalu membuat izin baru dan masuk lagi. Yang baru ini diikutkan lelang besar, sementara yang diakui hilang itu, sudah diikutkan lelang kecil,” ujarnya di sela-sela sidak.

Karena itu, dia meminta kepada seluruh petugas ULP untuk lebih teliti dalam melakukan verifikasi. Apalagi setiap pertengahan tahun anggaran seperti sekarang, banyak yang mengajukan menjadi peserta lelang. Tidak hanya ’menegur’ petugas, Ganjar juga mengajak ngobrol mereka yang sedang mengurus izin di UPT PTSP. Dia bertanya seputar pelayanan dan kemudahan yang diberikan petugas. Apakah sudah optimal, atau justru ada pungli. Sebab, dalam mengurus perizinan ini, sebenarnya tidak ada pungutan biaya sepeser pun.

Warga pertama yang ditemuinya kebetulan sedang mengurus izin pertambangan galian C di Kabupaten Klaten. Dari perbincangan tersebut, diketahui bahwa warga yang tak ingin identitasnya dipublikasikan itu ternyata baru mengurus izin untuk kali pertama. ”Dulu menyewakan alat berat, sekarang baru ngurus izin. Dulu juga tahu kalau tidak boleh,” kata warga tersebut.