grafis-pasar-web

SEMARANG – Dinas Pasar Kota Semarang dinilai tidak serius dalam setiap pembangunan pasar tradisional yang ditanganinya. Yang terakhir, penanganan tempat relokasi sementara pedagang Pasar Johar di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) yang dinilai amburadul. Terbukti, banyak keluhan datang dari para pedagang.

Karena itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, meminta adanya mutasi atau perombakan personel di tubuh Dinas Pasar. Sebab, selama ini Dinas Pasar memiliki track record yang kurang baik, karena selalu meninggalkan persoalan.

”Harus dilakukan perbaikan di Dinas Pasar, terutama personel-personelnya. Memang ini kewenangan wali kota, namun melihat track record itu, kami mendukung perbaikan di Dinas Pasar,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang usai mengikuti peringatan Hari Kartini di halaman Balai Kota Semarang, Kamis (21/4).

Menurut Supariyadi, tidak hanya tempat relokasi sementara pedagang Pasar Johar di MAJT, Dinas Pasar juga dinilai tidak serius dalam setiap pembangunan pasar tradisional yang ditangani. Sebab, hampir semua pasar yang dibangun tidak beres, seperti Pasar Jrakah, Pasar Bulu, Pasar Rasamala, Pasar Klitikan Penggaron, Pasar Rejomulyo dan Pasar Peterongan. ”Pasar Peterongan sampai saat ini kondisinya juga mangkrak. Kasihan para pedagang yang menempati relokasi yang tidak layak,” terangnya.

Di sisi lain, Supariyadi mendukung langkah Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menghentikan sejumlah pungutan yang dilakukan Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Kota Semarang di Pasar Johar MAJT. Pasalnya, pungutan berkedok uang keamanan dan parkir itu dinilai memberatkan para pedagang yang masih merintis usaha dari awal di lokasi yang baru. ”Kami mendukung kebijakan Pemkot Semarang mengenai pembebasan pungutan di relokasi Pasar Johar. Kami pernah tanya pedagang dan memang mereka keberatan,” ungkap Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi,

Ia menilai, kondisi pedagang yang menempati relokasi saat ini belum stabil. Karenanya, tidak seharusnya mereka ditarik dengan pungutan yang sangat memberatkan. Berdasarkan informasi dari pedagang, mereka diminta membayar uang keamanan sebesar Rp 10 ribu untuk satu stiker. ”Kalau punya empat stiker berarti, mereka harus bayar Rp 40 ribu. Ini sangat memberatkan,” katanya.