TEGAL-Kuasa hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima sanksi non job dari Wali Kota Tegal kembali melayangkan surat resmi terbuka kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada Rabu (20/4) kemarin. Dalam surat terbuka tersebut, kuasa hukum PNS yang dinonjobkan diketuai Dr Mahfudz Ali SH MSi menyampaikan curahan hati klien sekaligus meminta solusi dari pejabat nomor satu di Jawa Tengah terkait keteladanan pemimpin.

Tidak hanya itu, surat terbuka tersebut berisi fakta kronologis pelaksanaan proses gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lengkap dengan tujuh poin kemenangan penggugat (dalam hal ini PNS non job). Yakni, sejumlah fakta yang seharusnya menjadi hak penggugat, namun belum dilaksanakan oleh kepala daerah.

Hal tersebut, diungkapkan Mahfudz Ali yang menyatakan dengan jelas bahwa surat terbuka kali kedua bernomor 25/M&R/IV/2016 tersebut merupakan ekspresi sekaligus tindak lanjut dari tidak diresponnya surat pertama nomor 19/M&R/III/2016 pada 16 Maret 2016 lalu. “Kami layangkan surat terbuka kedua ini, sebagai bukti keseriusan kami mempertanyakan sikap keteladanan sebagai pemimpin daerah,” ungkapnya.

Mahfudz menjelaskan, pascapembacaan putusan PTUN di Semarang 23 Desember 2015 lalu, pihaknya justru menyesalkan tindakan Wali Kota Tegal yang melantik sejumlah pejabat pada 31 Desember 2015 untuk mengisi kekosongan jabatan yang sebelumnya ditempati oleh para PNS non job. Menurutnya, Wali Kota Tegal sudah menafikan kiblat hukum dan mengedepankan kekuasaan, bahkan melakukan pelecehan terbuka terhadap lembaga kehakiman.

Selain itu, pada 4 Februari 2016 pihaknya juga kembali menyampaikan surat kepada Wali Kota Tegal bernomor 17/M&R/II/2016 secara langsung perihal penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang hingga saat ini tidak diindahkan. Tak berhenti disitu, 19 Februari 2016 Kemendagri kembali mengingatkan Gubernur Jateng selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah hukum terhadap Wali Kota Tegal terkait isi putusan PTUN. Namun sampai sekarang belum ada tindakan sebagaimana diamanatkan undang-undang.