MASIH TERAWAT : Gedung Jiwasraya peninggalan Belanda yang masih berdiri megah di Kota Lama.
MASIH TERAWAT : Gedung Jiwasraya peninggalan Belanda yang masih berdiri megah di Kota Lama.
MASIH TERAWAT : Gedung Jiwasraya peninggalan Belanda yang masih berdiri megah di Kota Lama.
MASIH TERAWAT : Gedung Jiwasraya peninggalan Belanda yang masih berdiri megah di Kota Lama.

Wakil Wali Kota Semarang sekaligus Ketua BPK2L Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menjelaskan, penataan kawasan Kota Lama tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Akan tetapi harus melibatkan banyak pihak sehingga terjadi sinergi dan memiliki kekuatan besar untuk merealisasikan apa yang diharapkan.

Ita mengakui, masih banyak masalah yang harus diselesaikan terkait penataan kawasan Kota Lama Semarang. Antara lain saluran air, ketertiban jalan, penataan pedagang kaki lima (PKL), dan lain sebagainya. “Dalam hal ini BPK2L sebatas memberikan masukan karena yang berwenang melaksanakan pembangunan adalah Pemkot Semarang,” imbuhnya.

Dia merekomendasikan Pemkot Semarang untuk segera melakukan pembongkaran atas semua bangunan liar yang berada di atas saluran air. Pasalnya, selain membuat kawasan menjadi kumuh, bangunan tersebut juga menyulitkan Dinas PSDA- ESDM Kota Semarang untuk membersihkan saluran. “Kalau tidak segera dibongkar, setiap hujan deras kawasan ini terancam terjadi genangan,” sambungnya.

Disinggung terkait besaran anggaran yang dibutuhkan dalam penataan Kota Lama Semarang, Ita mengaku belum mengetahui secara pasti. Pasalnya, saat ini masih dilakukan kajian serta evaluasi. Rencananya, dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan paving khususnya di Jalan Merak karena pembuatan DED telah diselesaikan.

“Kalau untuk infratruktur saja menelan Rp 69 miliar. Dalam Musrembang wilayah kemarin telah disetujui Pak Gubernur, namun kami belum menerima besaran jumlahnya. Sementara dari DTKP telah dianggarkan Rp 30 miliar,” bebernya.

Salah satu anggota BPK2L, Kris Darmawan menambahkan, tujuan dilakukan revitalisasi adalah mengembalikan kawasan tersebut kembali hidup dan memiliki aktivitas di dalamnya. Sebab, tidak hanya bangunan fisik yang dipertahankan akan tetapi nilai sejarah dan kebudayaan. “Kami yakin, Pemkot Semarang mempunyai kemampuan dalam politik kebudayaan,” terangnya. (fai/ric)