Jacob: Jaksa Akur Ayo Kawal Uang Rakyat

384

PLEBURAN – Bidang Intelijen di wilayah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah kembali melakukan evaluasi kinerja. Melihat perkembangan dinamika situasi yang sedemikian cepat berubah sehingga menjadi acuan pertimbangan kepada pimpinan dalam memahami sebuah peristiwa. Apalagi beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan jaksa Fahri Normalo (jaksa F) yang menjabat sebagai Kepala Seksi I pada Bidang Intelijen Kejati Jateng juga jaksa pindahan dari Kejati Jabar baru sekitar dua minggu lalu.

Asisten Intelijen Kejati Jateng, Jacob Hendrik Pattipeilohy, berharap semua jaksa menjadi sahabat rakyat, sehingga benar-benar tercipta dan dilaksanakannya slogan Jaksa akur, ayo kawal uang rakyat dan bersama tingkatkan kinerja ayo bela anak bangsa. ”Kita juga sudah berencana nanti semua proyek-proyek strategis untuk pembangunan daerah akan dikumpulkan dan dikawal dalam pelaksanaannya. Sehingga tidak terjadi penyimpangan. Tentunya atas permintaan satuan kerja,” kata Jacob kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (15/4).

Menanggapi proses hukum mantan bawahanya (jaksa Fahri), Jacob menyatakan seluruh proses hukum jaksa Fahri sudah diserahkan kepada KPK. ”Dia (jaksa Fahri, Red) tidak ditangkap tangan KPK tapi justru diantar oleh tim Jaksa Agung Bidang Pengawasan. Jadi kami serahkan semua proses hukumnya kepada KPK,” ujarnya.

Terpisah, Direktur JAM Intel Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Agus Riswanto menyebutkan, laporan bidang Intelijen yang disampaikan kepada pimpinan menjadi satu rekomendasi penting untuk membuat keputusan. Apalagi di era digital yang sekarang makin berkembang pesat, tim intelijen juga harus merintis laporan-laporan yang sifatnya digital.

Menurutnya, dinamika perkembangan zaman semakin cepat, sehingga sudah tidak jaman lagi laporan yang sifatnya manual dan harus ditulis terlebih dahulu. ”Untuk itu tidak ada alasan personel kurang atau apalah, semua harus diarahkan ke sana (digital) secara bertahap dan cepat,” kata Agus di sela-sela kunjungan kerjanya di kantor Kejati Jateng.

Evaluasi dan sosialisasi tersebut juga dilakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati dan Semarang untuk tipe A dan Kejari Demak serta Kudus untuk tipe B. Agus menyatakan, perlunya dilakukan evaluasi tujuanya apakah benar kinerja intelijen sudah sesuai standar operasional prosedur atau belum. (jks/zal/ce1)