MANGKAL : Salah satu taksi Indotrans yang masih beroperasi di wilayah Pekalongan saat mangkal di Stasiun Kereta Api Pekalongan. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
MANGKAL : Salah satu taksi Indotrans yang masih beroperasi di wilayah Pekalongan saat mangkal di Stasiun Kereta Api Pekalongan. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
MANGKAL : Salah satu taksi Indotrans yang masih beroperasi di wilayah Pekalongan saat mangkal di Stasiun Kereta Api Pekalongan. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
MANGKAL : Salah satu taksi Indotrans yang masih beroperasi di wilayah Pekalongan saat mangkal di Stasiun Kereta Api Pekalongan. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)

PEKALONGAN-Meski Kota Pekalongan dikenal sebagai kota batik dunia, namun tidak memiliki fasilitas angkutan umum yang layak dan resmi. Bahkan, satu-satunya taksi yang beroperasi, Indotrans, kini tidak lagi memiliki izin resmi. Setelah masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang oleh pengusahanya, karena tidak memiliki kantor dan armadanya juga dianggap tidak layak jalan.

Sedikitnya ada delapan belas armada taksi Indotrans yang masih beroperasi. Para sopir mengaku tidak dapat berbuat banyak dan hanya menunggu pengusaha memperpanjang izinnya. Namun demi menyambung hidup belasan sopir taksi ini tetap melayani penumpang. Kini mereka hanya berkumpul di halaman stasiun Kereta Api Kota Pekalongan untuk mencari penumpang.

Salah satu sopir taksi, Samuji mengaku terpaksa beroperasi, meski izin perusahaan sudah habis. “Jika tidak beroperasi, otomatis tidak ada penghasilan,” tandasnya.

Menurutnya, taksi Indotrans sebelumnya berkantor di Jalan Sumatera Kota Pekalongan. Namun saat ini, kantor tersebut tidak lagi beroperasi karena lahannya disita oleh bank.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan terkesan membiarkan kondisi tersebut. Padahal taksi tersebut tidak lagi menggunakan argo seperti layaknya angkutan taksi di kota lain. Tarif hanya berdasarkan kesepakatan pengguna dan sopir dengan minimal sebesar Rp 50 ribu untuk jarak dekat dalam kota, seperti mobil sewa dan omprengan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, R Doyo Budi Wibowo menyatakan bahwa izin taksi merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. “Ijin taksi dan sejenisnya dari Dinas Perhubungan Provinsi Jateng. Bahkan untuk memanggil pengusaha, kami tidak mempunyai hak,” elaknya. (han/ida)