Larang Aparat Cari-Cari Kesalahan Kades

239

UNGARAN–Aparat penegak hukum diminta untuk tidak mencari-cari kesalahan kepala desa (kades) terkait penggunaan dan penggunaan Dana Desa. Karena itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Marwan Jafar melakukan koordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti maupun Jaksa Agung Prasetyo terkait permintaan tersebut.

“Karena ini perintah presiden, langsung saya komunikasi ke beliau berdua,” katanya saat menyosalisasikan percepatan penyaluran, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Ungaran, Kamis (14/4) kemarin.

Kapolri sudah menindaklanjuti dengan mengeluarkan instruksi ke seluruh kapolres se-Indonesia, melalui telegram rahasia (TR). “Ada kesalahan dibina. Kalau melanggar, mencuri, menyalahgunakan, itu lain lagi. Tetapi mencari-cari kasus, itu tidak boleh,” ujarnya.

Instruksi presiden tersebut semata bertujuan agar pembangunan di desa bisa terealisasi dengan baik. “Membangun dari daerah terpencil, dari wilayah pedesaan sebagaimana program nawacita ketiga,” tuturnya.

Tidak hanya dalam pemanfaatan Dana Desa, persoalan lain yang menyangkut kades diharapkan bisa diselesaikan tidak melalui prosedur hukum. Sebab, kata Marwan, aparatur desa merupakan bagian dari keluarga kementerian yang dipimpinnya. Karenanya, dia tidak ingin mendengar kades tersangkut kasus hukum dan akhirnya masuk penjara.

Sementara itu, Bupati Semarang Mundjirin mengapresi langkah-langkah pemerintah pusat dalam rangka mempercepat penyaluran, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya SKB antara Menteri Dalam Negeri, Mendes dan Menteri Keuangan.

Penyaluran Dana Desa yang sebelumnya terbagi tiga tahap, mulai tahun ini menjadi dua tahap. Selain itu, nominal Dana Desa yang disalurkan ke desa di Kabupaten Semarang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. “Tahun ini meningkat 124 persen. Tahun kemarin sekitar Rp 57 miliar, sekarang menjadi lebih dari Rp 129 miliar. Hanya saja, kami berharap Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk membangun kantor desa. Sebab sudah banyak yang rusak,” katanya. (ewb/ida)