KRAPYAK – Advokat (pengacara) asal Kota Semarang, Novel bin Abdul Al Bakrie, akhirnya ditahan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Kedungpane Semarang, Selasa (12/4) kemarin. Meski sebelumnya selalu berhasil lolos dari jeratan jeruji besi penjara di tingkat Penyidik Polrestabes Semarang maupun di tingkat Penuntut Umum Kejari Semarang.

Penahanan tersebut atas perintah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang dalam sidang perdana beragendakan dakwaan atas kasus penganiayaan yang dilakukan Novel terhadap anak dari Ketua PN Cilacap, Sri Widodo, bernama Rendhi Widodo Putera. Korban sebenarnya tinggal bertetangga dengan Novel di Kompleks Perumahan Bukit Sari, Jalan Bukit Merbabu, Kelurahan Ngesrep, Banyumanik, Kota Semarang.

”Menetapkan, memerintahkan agar terdakwa Novel bin alm Abdul Al Bakrie untuk ditahan dalam rumah tahanan negara di Lapas Semarang selama 30 hari ke depan terhitung dari 12 April-11 Mei 2016 mendatang,” kata majelis hakim yang dipimpin, Antonius Widijantono, SH MH didampingi 2 hakim anggota, Sigit Heriyanto dan Wismonoto dalam amar penetapannya.

Menurut hakim Antonius, penahanan tersebut dilakukan agar dalam pemeriksaan perkara yang sudah masuk dalam persidangan, bisa lebih mudah dan terdakwa Novel bisa didatangkan tepat waktu. Selain itu, penahanan dilakukan agar terdakwa Novel tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau memengaruhi saksi-saksi. ”Hakim memandang, penahanan perlu dilakukan agar proses persidangan dapat berjalan lancar,” katanya.

Sementara itu, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Semarang, Rilke DJ Palar didampingi Puji Andarawati dan Yossi Budi Santoso menjerat terdakwa dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan jika ada seseorang yang mengalami pemukulan dengan luka memar biru akibat pemukulan, maka perbuatan pemukulan itu tergolong sebagai penganiayaan.

Sementara dalam ayat 1 pasal tersebut menjelaskan, penganiayaan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.