Menilai Kebijakan Revaluasi Aset Tahun 2015
Menilai Kebijakan Revaluasi Aset Tahun 2015
Menilai Kebijakan Revaluasi Aset Tahun 2015
Menilai Kebijakan Revaluasi Aset Tahun 2015

Oleh
Sansaloni Butar Butar

PADA tanggal 22 Oktober 2015 yang lalu, Kementerian Keuangan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid lima yang salah satunya memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset. Insentif pajak diberikan dalam bentuk pengurangan tarif pajak atas selisih lebih nilai aset pasca revaluasi dari sebelumnya 10 persen menjadi 3 persen hingga 6 persen dan hanya berlaku hingga tahun 2016. Setelah beberapa bulan berjalan, penerimaan pajak yang berhasil terkumpul hingga Januari 2016 berjumlah Rp 20 triliun.

Dari jumlah tersebut Rp 10 triliun berasal dari Badan Usaha Milik Negara, Rp 9 triliun dari perusahaan swasta dan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan jumlah setoran pajak dari revaluasi aset hingga Januari 2016 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 10 triliun.

Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa ada ribuan perusahaan di Indonesia yang berpotensi melakukan revaluasi aset. Dipandang dalam perspektif ini, maka penerimaan pajak setelah digulirkan bulan Oktober tahun lalu sangat kecil dari potensi yang ada. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah revaluasi aset benar-benar meningkatkan penerimaan pajak pemerintah ?

Perlu diketahui bahwa secara substantif revaluasi aset tidak membawa pengaruh apapun terhadap arus kas perusahaan. Revaluasi aset bukan transaksi bisnis tetapi pencatatan ulang nilai aset berdasarkan harga pasarnya. PSAK 16 yang mengatur tata cara penilaian aset mengijinkan perusahaan memilih model biaya atau model revaluasi dalam mencatat aset tetap yang dimiliki. Namun dalam praktiknya jarang sekali perusahaan menggunakan model revaluasi. Salah satu faktor yang menghambat perusahaan melakukan revaluasi aset terkait tarif pajak 10 persen yang dikenakan atas surplus revaluasi. Tarif pajak lebih rendah yang ditawarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2015 seharusnya dimanfaatkan perusahaan karena dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan pasca revaluasi.

Kementerian Keuangan menggulirkan paket kebijakan revaluasi aset dalam rangka menggenjot penerimaan pajak tahun 2015 yang dikhawatirkan tidak mencapai target. Melalui paket tersebut diharapkan ada tambahan penerimaan pajak yang sangat signifikan. Namun jika dianalisis lebih jauh, tambahan setoran pajak dari kebijakan revaluasi aset yang berlangsung hingga tahun 2016 akan menurunkan penerimaan pajak pada periode pasca revaluasi. Mengapa bisa demikian? Karena tambahan setoran pajak yang diterima dari revaluasi aset menyebabkan setoran PPh badan akan berkurang. Penurunan terjadi karena biaya depresiasi aset yang tercatat akan semakin tinggi sepanjang umur ekonomis yang tersisa. Meningkatnya biaya depresiasi akan menyebabkan penurunan pendapatan kena pajak sebesar tambahan biaya depresiasi yang dihitung menggunakan nilai aset yang baru dan akhirnya akan menurunkan pajak pendapatan yang dibayar perusahaan.

Untuk melihatnya lebih jelas, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Sebuah perusahaan memiliki mesin dengan nilai tercatat sebesar Rp 100 juta dan nilai ekonomis masih tersisa 5 tahun. Selama ini, perusahaan membebankan biaya depresiasi mesin Rp 20 juta selama 10 tahun menggunakan metoda garis lurus. Setelah dipakai lima tahun, menurut jasa penilai profesional harga pasar mesin tersebut adalah Rp 200 juta.

Perusahaan memanfaatkan kebijakan revaluasi aset yang ditawarkan pemerintah dan membayar pajak dengan tarif 4 persen dari surplus revaluasi mesin yang sebesar Rp 100 juta (Rp 200 juta – Rp 100 juta). Perusahaan menyetor pajak ke kas negara sebesar Rp 4 juta (4 persen x 100 juta) dan mencatat biaya depresiasi mesin sebesar Rp 40 juta (Rp 200 juta/5) per tahun selama lima tahun pasca revaluasi. Perlu dicatat bahwa saat ini PPh badan dikenakan tarif 25 persen untuk perusahaan yang memiliki penghasilan bruto 50 miliar ke atas. Jadi, pasca revaluasi biaya depresiasi mesin tercatat lebih tinggi Rp 20 juta (Rp 40 juta – Rp 20 juta) dibandingkan biaya depresiasi tanpa melakukan revaluasi mesin.

Dengan tarif 25 persen, PPh badan yang disetor ke kas negara lebih rendah sebesar Rp 5 juta (25 persen x Rp 20 juta) selama umur ekonomis mesin yang tersisa. Jika ditotal selama lima tahun, perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sebesar Rp 25 juta. Padahal perusahaan hanya menyetor Rp 4 juta untuk mendapat keringanan pajak sebesar Rp. 25 juta tersebut. Ini berarti negara kehilangan pendapatan pajak sebesar Rp 21 juta di masa mendatang. Bayangkan kalau aset tetap perusahaan bernilai ratusan triliun. Dari hitung-hitungan sederhana ini menunjukkan bahwa klaim pemerintah atas kebijakan revaluasi aset yang dapat meningkatkan penerimaan pajak patut dipertanyakan.

Pemerintah tampaknya tidak menyadari dampak susulan dari kebijakan revaluasi aset yang bisa menggerus penerimaan pajak di masa mendatang. Pemerintah seolah-olah hanya fokus pada penerimaan pajak jangka pendek saja dan menganggap masalah revaluasi aset selesai pada saat perusahaan melakukan revalusi aset

Dalam akuntansi dan juga dalam perhitungan pajak pendapatan, aset yang telah digunakan dalam jangka waktu tertentu harus mengalami pengurangan nilai yang dicatat sebagai biaya depresiasi. Proses seperti ini disebut dengan proses alokasi yang bertujuan untuk memenuhi konsep penandingan biaya dan pendapatan yang dikenal dalam akuntansi.

Aset yang digunakan dalam proses penciptaan pendapatan makin lama akan mengalami penurunan fungsi seiring dengan berjalannya waktu. Karena itu perlu mengakui penurunan nilai aset agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika berjalannya waktu menyebabkan harga pasar aset mengalami peningkatan yang signifikan, maka perlu dilakukan revaluasi. Jadi, kebijakan revaluasi aset yang digulirkan pemerintah harus dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan relevansi laporan keuangan yang nantinya dapat membantu investor dan kreditur dalam mengambil keputusan bisnis, bukan sebagai sarana untuk menambah pemasukan pajak. (*)