SEMARANG – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menggelar Muktamar islah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Sayang, di Jateng, gelaran yang menunjuk Romahurmuzy alias Romi sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP tersebut tidak diakui oleh DPW PPP versi Djan Faridz.

Sekretaris DPW PPP Jateng kubu Djan Faridz atau Muktamar Jakarta, Haidar Buchori mengatakan, Muktamar yang dikatakan islah tersebut sama sekali tidak mencerminkan kesatuan. Bahkan, Muktamar yang digelar justru muktamar yang makin memecah belah PPP. ”Muktamar islah ini justru Muktamar pemecah belah. Kalau pemerintah konsisten dengan hukum sebagai panglima, seharusnya muktamar itu tidak akan pernah terjadi,” terang Haidar.

Instruksi sementara yang diserukan Djan Faridz kepada seluruh DPW yang mendukungnya adalah tidak menghadiri Muktamar Pondok Gede. ”Kami ingin islah yang tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung 601,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Jateng versi Muktamar Surabaya, Masruhan Samsurie menerangkan, perselisihan ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab, kubu Djan Faridz sudah banyak yang mengikuti kepemimpinan Muktamar Pondok Gede. Salah satu yang dicontohkan adalah istri mantan Ketum PPP Suryadharma Ali, Wardhatul Asiah. Selain itu, saat kedua unsur sudah dipertemukan dan sepakat, bahkan dihadiri orang penting seperti Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, hal itu sangat sakral.

”99 persen sudah islah. Yang 1 persen memang masih menentang. Artinya, semua kader harus menerima kenyataan bahwa Muktamar islah di Pondok Gede itu sah. Sebagian besar yang dulu mengikuti Pak Djan Faridz sudah menyetujui kepemimpinan Muktamar islah. Sehingga apalah artinya jika pemimpin tanpa anak buah,” tegas Ketua Komisi A DRPD Jateng ini.

Kini, Masruhan mengaku telah mendapatkan instruksi untuk merangkul kader dari kubu Djan Faridz. Upaya ini tidak lain adalah untuk menyukseskan Pilkada 2017, Pilgub 2018, serta Pilpres 2019. (amh/ric/ce1)