DPU Kewalahan Proyek Pembangunan Fisik

313

UNGARAN–Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kewalahan menjalankan kegiatan pembangunan fisik di wilayah Kabupaten Semarang. Pasalnya, sejumlah proyek pembangunan gedung yang semestinya bisa di-handle satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain, diserahkan ke DPU.

“DPU overload (kegiatan, red) sejak dua tahun terakhir ini. Kami cukup kewalahan,” kata Kepala DPU Kabupaten Semarang, Totit Oktoriyanto, kemarin.

Di 2016 ini saja, katanya, DPU kebanjiran order proyek fisik milik SKPD lain, baik pembangunan baru maupun sifatnya perbaikan. Seperti pembangunan gedung baru untuk kantor pariwisata milik Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dinsospora) senilai Rp 3 miliar, gedung kantor Ketahanan Pangan (Rp1,6 miliar), pembangunan gedung Puskesmas Tengaran (Rp 4 miliar) serta rehab gedung kantor Dinas Peternakan dan Perikanan (Rp1,5 miliar).

Tak hanya itu, pembangunan gedung untuk kantor kelurahan dan kecamatan juga ditangani DPU. Di antaranya gedung Kelurahan Pojoksari (Rp1,2 miliar), gedung Kelurahan Gedanganak (Rp 2 miliar), rehab kantor Kecamatan Bancak (Rp 2 miliar) dan Kecamatan Tengaran (Rp1 miliar).

“Waktu (pembahasan) di Banggar DPRD, mereka (SKPD lain, red) tidak berani (melaksanakan, red). Karena pertimbangan secara teknis, DPU dianggap lebih mampu. Saya ditibani sampur, lha mosok saya tidak bangun, padahal itu memang dibutuhkan,” katanya.

Totit mengakui banyaknya proyek infrastruktur selain jalan dan jembatan yang ditangani bisa mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Terlebih tenaga teknis yang ada sangat terbatas, hanya ada empat ahli engineering gedung dan dua tenaga teknis lulusan SMK.