Kartina Sukawati (istimewa)
Kartina Sukawati (istimewa)
Kartina Sukawati (istimewa)
Kartina Sukawati (istimewa)

SEMARANG – Pemprov didesak untuk memikirkan nasib para penambang tradisional yang ada di Jawa Tengah. Sebab perubahan kewenangan izin pertambangan dari kabupaten/kota ke provinsi membuat mata pencaharian mereka terancam hilang.

Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Kartina Sukawati mengatakan, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan perizinan pertambangan yang awalnya dikelola kabupaten/kota sekarang diambil alih pemprov. Persoalan tambang terutama galian C harus mendapat perhatian khusus dan sangat riskan berkaitan dengan lingkungan dan PAD. Selain itu, masyarakat banyak yang masih menggantungkan kehidupan dari sektor tersebut. ”Jika sudah ada UU mestinya pemprov harus lebih proaktif untuk meneruskan ke bawah. Jangan sampai nanti menjadi bumerang,” katanya.

Saat ini setidaknya ada sebanyak 1.372 lokasi penambangan galian C di Jawa Tengah. Dari jumlah itu, yang memiliki izin tidak sampai 90 perusahaan. Perusahaan yang memiliki izin usaha produksi (IUP OP) 59 perusahaan penambangan; yang memiliki izin usaha jasa penambangan (IUJP) 4 perusahaan dan yang memiliki izin usaha pertambangan khusus (IUP K) 11 perusahaan. ”Ketika perizinan sudah di pemprov ini harus menjadi perhatian serius. Apalagi berkaitan juga dengan material pembangunan yang berdampak pada sektor infrastruktur,” tambahnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku kerap mendapatkan keluhan ketika terjun ke lapangan. Bahkan, di beberapa kali ke daerah penambang kecil atau tradisional banyak yang meninggalkan pekerjaan tersebut. Padahal dari menambang itu mereka mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. ”Banyak penambang tradisional yang mengeluh akibat peralihan perizinan tersebut,” ujarnya.

Saat ini Komisi D sedang getol merampungkan Perda tentang energi dan sumber daya mineral, yang lebih dikenal dengan Minerba. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011 Provinsi Jateng tentang pengelolaan pertambangan harus diubah dengan adanya UU No 23 tahun 2014 tentang peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. ”Harapannya tahun ini bisa rampung, karena aturan sudah berlaku. Jika tidak ada payung hukum di daerah, takutnya nanti menimbulkan masalah baru,” tambahnya. (fth/ric/ce1)