PAMBINAAN : Sebanyak 22 kades penerima Prona dipanggil pihak Kejari untuk mengembalikan uang yang sudah dikumpulkan dalam penerbitan sertifikat. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PAMBINAAN : Sebanyak 22 kades penerima Prona dipanggil pihak Kejari untuk mengembalikan uang yang sudah dikumpulkan dalam penerbitan sertifikat. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PAMBINAAN : Sebanyak 22 kades penerima Prona dipanggil pihak Kejari untuk mengembalikan uang yang sudah dikumpulkan dalam penerbitan sertifikat. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PAMBINAAN : Sebanyak 22 kades penerima Prona dipanggil pihak Kejari untuk mengembalikan uang yang sudah dikumpulkan dalam penerbitan sertifikat. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Puluhan pemeritah desa diduga menarik pungutan kepada masyarakat dalam penerbitan sertifikat Program Operasi Nasional Agraria (Prona) 2016. Karena itulah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen memanggil 22 kepala desa (kades) di wilayah Kabupaten Pekalongan dan dikumpulkan di Aula Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Pekalongan. Mereka diperintahkan untuk mengembalikan uang pungutan tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam penerbitan sertifikat Prona kebanyakan pemerintah desa melakukan pungutan bervariasi. Mulai dari Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta lebih per warga. Padahal dari pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Pekalongan selaku pemberi Prona terhadap 3300 bidang tanah, tidak memungut biaya apapun. Kecuali biaya pembelian patok dan meterai.

Meski begitu, dari 22 desa penerima Prona tersebut, baru 3 desa yang mulai mengembalikan uang pungutan Prona kepada warga. Yakni Desa Tratebang, Kecamatan Wonokerto, Desa Kedungjaran dan Desa Pododadi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Pengembalian itu tidak bisa utuh, karena sebagian besar uang pungutan Prona tersebut telah digunakan untuk kepentingan desa.

Kepala Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi, Sarijo, mengungkapkan bahwa Rp 800 ribu tiap warga, telah terkumpul dan dibelikan mobil baru yang rencananya akan digunakan sebagai mobil ambulan. Karena disuruh mengembalikan, kini mobil tersebut mulai ditawarkan kepada pihak ketiga untuk dijual dan uangnya akan dikembalikan kepada warga penerima Prona. “Kami sudah sepakat mengembalikan uang pungutan Prona. Namun uang tersebut baru bisa dikembalikan setelah mobil laku terjual,” ungkap Sarijo.