Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Tengah, Wika Bintang mengakui, belum ada hukuman bagi pengusaha yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Dia berharap, para pengusaha bisa lebih terbuka dalam perekrutan kaum difabel. Setidaknya punya beban sosial. Bisa senang hati merekrut tanpa ada syarat apa pun.

”Kesadaran mereka (para pengsuaha, Red) masih kurang. Sebenarnya ini soal hati nurani juga. Kami berharap peraturan ini bukan karena ada hukuman, tapi karena hati,” tegasnya.

Dia mengakui di kantor Disnakertransduk Jateng, ada seabrek surat lamaran kerja milik penyandang difabel yang belum diterima kerja. Karena itu, pihaknya coba mengerahkan bagian pengawas perusahaan untuk mendorong para pengusaha bisa mematuhi UU Nomor 4 Tahun 1997. Pemerintah pusat sendiri sudah berupaya dengan menggelar lomba yang menilai jumlah pekerja difabel terbanyak di seluruh Indonesia.

”Sebenarnya tidak semua perusahaan menyepelekan peraturan ini. Ada beberapa perusahaan yang mematuhinya. Bahkan ada yang punya dua atau tiga pekerja difabel per 100 pekerja,” tegasnya.

Di lain pihak, salah salah satu sutradara film Indie Semarang, Enggar Adibroto pernah mengkritisi soal regulasi ini. Lewat film 100 Kesunyian yang digarap 2014 silam, Enggar menyentil pemerintah yang tidak memopulerkan UU nomor 4 Tahun 1997 dan Perda Nomor 11 Tahun 2014.

Tak hanya mengkritisi pemerintah, 100 Kesunyian ini pun pertontonkan ke banyak pengusaha lewat sebuah roadshow. ”Banyak penyandang difabel yang seolah tidak dianggap oleh perusahaan. Padahal, mereka berhak mendapat pekerjaan dan sudah diatur UU. Kami coba memopulerkan peraturan ini lewat film,” jelasnya. Sayang, usaha itu dinilai kurang efektif, karena hingga sekarang masih banyak pengusaha yang menyepelekannya. (amh/ida/ce1)