SECARA pekerjaan, penyandang difabel tidak bisa disamakan dengan orang normal. Keterbatasan fisik ini dirasa cukup membebani ketika diberi porsi kerja berat. Itulah mengapa banyak pengusaha industri yang enggan merekrut difabel untuk dipasang di formasi buruh.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi membeberkan, ketahanan pekerja difabel tidak sebanding dengan pekerja normal. Tidak bisa bekerja di pabrik begitu saja. Harus lihat-lihat kondisinya dulu. Kalau asal-asalan, malah membahayakan karena kalau ada kesalahan di mesin pabrik, bisa fatal.

Menurutnya, pekerja difabel diberi porsi kerja ringan. Seperti pekerja kantoran atau hanya mengoperasikan komputer. Kalau kerja pabrik, butuh fisik yang kuat. Banyak pengusaha yang mempertimbangkan hal ini sebelum merekrut difabel,” tuturnya ketika dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Meski begitu, pihaknya tidak memungkiri jika ada tuntutan bagi pengusaha industri, khususnya padat karya, untuk merekrut penyandang difabel, minimal 1 persen dari total karyawan. Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 yang diperkuat Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang hak penyandang difabelitas.

Bagi Frans, regulasi itu sudah lama luntur. Memang pernah dijalankan beberapa tahun silam, terutama di industri yang berkecimpung di produk bohlam, gelas, dan tekstil, pernah punya banyak pekerja difabel. ”Tapi itu dulu. Sekarang sudah tidak jalan lagi,” cetusnya.

UU dan Perda itu seolah hanya peraturan semata. Pemerintah pun enggan mengambil sikap. Membiarkan para penyandang difabel berbondong-bondong melamar kerja tanpa ada sinyal dari pengusaha industri.