Kerap Dimanfaatkan untuk Pencitraan Oknum

Penyandang Disabilitas Masih Sulit Cari Kerja

314
Azis Abdullah Bajasud (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Azis Abdullah Bajasud (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Azis Abdullah Bajasud (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Azis Abdullah Bajasud (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Ribuan penyandang disabilitas atau difabel di Jawa Tengah, hingga kini masih kesulitan mendapatkan pekerjaan layak. Meskipun di dalam UU Nomor 4 Tahun 1997, pemerintah sudah mengatur hak-haknya dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan kuota minimal 1 persen dari total tenaga kerja. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jateng juga sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11/2014, tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sejak dua tahun lalu.

KENDATI peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Tengah telah memberikan hak-hak kaum difabel untuk memperoleh kesempatan kerja di beberapa perusahaan, namun semua itu hanya isapan jempol belaka. Justru keterbatasan kaum difabel ini, kerap dimanfaatkan sebagai alat pencitraaan oleh oknum-oknum tertentu. Biasanya dilakukan untuk memperoleh simpati dan tidak jarang untuk mencari pendanaan.

Sebagaimana yang dialami oleh Aziz Abdullah Bajasud. Pria yang sudah berkepala tiga ini, hingga kini masih belum memperoleh keadilan dalam mendapatkan lapangan kerja. ”Kemarin saya mendaftar di sebuah perusahaan Sumy. Berdasarkan informasi, perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja dari kaum difabel. Makanya, saya mendaftar,” ujar Azis saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang di kediamannya, Minggu (10/4) kemarin.

Di perusahaan yang bergerak di bidang elektronika tersebut ia mendaftar sebagai salah satu penyandang tunadaksa. Namun ternyata ia tidak diterima, dikarenakan masuk dalam kategori difabel dengan banyak alat bantu. Padahal dalam pengumuman penerimaan tenaga kerja, tidak dilampirkan spesifikasi difabel yang dibutuhkan. Ia curiga, jika data dirinya saat mendaftar di perusahaan tersebut justru digunakan yang bersangkutan untuk meringankan beban pajak. ”Jika perusahaan memiliki tenaga kerja dari golongan difabel, akan diringankan beban pajaknya. Itu sudah diatur di dalam undang-undang,” katanya.