SEMARANG- DPRD Jateng menyayangkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab, pelayanan masih belum bagus dan masih ada saja keluhan terkait pelayanannya. Bahkan, BPJS Kesehatan yang dikelola seperti salah urus yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban.

“Masyarakat masih banyak yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit terhadap peserta BPJS. BPJS dengan peserta mandiri yang semakin meningkat, serta kebijakan dari pemerintah yang mewajibkan para pegawai di lingkup pemerintah di semua tingkat untuk menjadi peserta BPJS, mestinya harus diiringi dengan pelayanan BPJS yang semakin baik,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng, Rusman

Rusman menyampaikan, saat ini masih sering ditemukan banyak kasus seperti Ruang Perawatan Kelas III Rumah Sakit Pemerintah belum bisa melayani jumlah penduduk miskin yang digambarkan dari kepesertaan BPJS dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Banyak masyarakat miskin masih harus naik kelas jika harus rawat inap di rumah sakit. Sering juga didapatkan kenyataan akan pelayanan yang lama terhadap peserta BPJS yang menggunakan rumah sakit swasta,” ujarnya.

Sebagai penyelenggara jaminan sosial, F-PKS berharap BPJS harus terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, apalagi jika mengingat sejarah berdirinya BPJS merupakan amanah dari rakyat dan amanah dari undang-undang yang memerintahkan jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan pelayananan yang lebih menyeluruh dan terpadu.

“Layanan dasar yang juga menjadi kebutuhan masyarakat adalah kesehatan, masyarakat tidak menuntut gratis, tapi mereka berharap mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan murah. BPJS tidak menyelesaikan persoalan ini, karena BPJS lebih bersifat usaha asuransi dari pada layanan kesehatan, sehingga akibat salah urus BPJS seperti di atas, maka layanan BLUD Kesehatan (rumah sakit) mengalami masalah pula,” tambahnya.