SEMARANG–Genap satu minggu masa pikir-pikir yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang atas perkara tindak pidana korupsi proyek pengerjaan dan pengadaan alat praktik peraga Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tahun 2012. Kasus ini merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,7miliar. Karena tidak ada pihak yang mengajukan banding, akhirnya perkara yang menjerat empat terdakwa tersebut resmi berkekuatan hukum tetap.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jateng dan terdakwa pemilik lahan kantor CV Aurora Puspita (AP) Mardiana alias Ana menyatakan pikir-pikir. Sementara ketiga terdakwa lainnya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, yakni Mantan Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Suciptono, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Kabupaten Kendal yang juga ketua panitia pengadaan Drs Sudar Yasrodji dan Guru SMKN 2 Kabupaten Kendal selaku sekretaris pengadaan Agus Winoto menyatakan menerima.

Ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, JPU dari Kejati Jateng Slamet Widodo mengaku pihaknya sudah menerima atas perkara tersebut. Demikian pula kuasa hukum para terdakwa Yohanes Winarto mengaku sudah menerima. “Ibu Ana juga sudah menerima mas, sama halnya dengan tiga terdakwa lainya,” kata Yohanes kepada koran ini, Kamis (7/4).

Dalam catatan buku harian yang ditulis Mardiana dan sudah diberikan kepada koran ini, disebutkan bahwa perkara yang menimpanya tersebut terjadi error in persona atau salah orang yang dituntut. Ia menyebutkan, dalam perkara tersebut sama sekali dirinya bukan bos CV AP maupun berkaitan dengan kepemilikan CV AP.

Sebelumnya dalam sidang Mardiana dijatuhi vonis paling berat yakni selama 3 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Ia juga diminta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,7 miliar subsider 2 tahun penjara. Sementara 3 terdakwa lainya masing-masing divonis pidana 1 tahun 4 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. (jks/ton)