Ahmadi (istimewa)
Ahmadi (istimewa)
Ahmadi (istimewa)
Ahmadi (istimewa)

SEMARANG – DPRD mendesak agar Pemprov Jawa Tengah mempersiapkan secara matang rencana pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota. Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 2017 semua SMA/SMK dan SLB harus sudah menjadi kewenangan pemprov. Jika tidak disiapkan matang, ditakutkan terjadi berbagai persoalan di kemudian hari.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, H Ahmadi SE mengatakan, banyak persoalan yang harus dipikirkan dalam persoalan tersebut. Mulai nanti mengenai aset sekolah, sumber daya manusia dan pembiayaan untuk guru dan karyawan sekolah. ”Harus ada persiapan cermat, terutama masalah guru dan karyawan SMA/SMK. Jangan sampai ada yang ketinggalan,” katanya, kemarin.

Dia menambahkan, selama ini belum ada pembahasan lebih detail terkait alokasi anggaran. Padahal ada 28 ribu PNS dan 7.000 guru tidak tetap (GTT) yang saat ini ada di SMA/SMK se-Jawa Tengah. Dengan jumlah sebanyak itu, jelas bakal menguras APBD Jawa Tengah. ”Sekarang saja, untuk TPP pegawai pemprov sudah Rp 1,3 triliun untuk 16 ribu orang. Jika ditambah limpahan dari daerah pasti akan menguras APBD Jawa Tengah,” ujarnya.