“Kalau ingin membangun hari esok yang lebih baik tidak lepas dari masalah penduduk. Oleh karenanya, terimakasih pada petugas lapangan dan kader KB sebagai garda terdepan,” ungkap Antono, usai penandatangan deklarasi.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Pekalongan, Yoyon Ustar Hidayat, mengatakan bahwa kampung KB nantinya akan dibina langsung oleh BPMPKB, dengan tidak hanya membatasi kelahiran. Tapi juga hak-hak anak dan ibu dapat terpenuhi, dan angka kelahiran bayi bisa rendah.

Menurutnya dengan adanya banyak anak, pendidikan terhadap anak juga kurang baik, dan sering terabaikan karena faktor ekonomi. Pemilihan Kampung di Desa Galangpengampon berdasarkan pada ruang lingkup pendidikan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, termasuk ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga tersebut.

“Pemilihan kampung KB ini tidak berdasarkan kampung yang sudah maju, tetapi malah justru berdasarkan pada daerah yang masih terpencil, karena sesuai dengan Nawacita yang ketiga bahwa Presiden akan membangun dari daerah pinggiran yaitu daerah pantai, daerah gas dan pegunungan, termasuk kampung KB ini,” kata Yoyon.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Mustar, menjelaskan bahwa pembentukan Kampung KB, berawal dari pencanangan oleh Presiden Jokowi pada 14 Januari 2016 lalu di Cirebon, yang juga menjadi momentum yang tak terlupakan karena bersamaan dengan kejadian bom di Sarinah.

Menurutnya beberapa program yang terkait dengan pencanangan Kampung KB, yakni pendewasaan usia perkawinan dan pengaturan kelahiran, dengan menghindari risiko kehamilan harus dilakukan. (thd/ric)