UNIKA

Oleh:
Dr. Elizabeth Lucky Maretha Sitinjak, SE, M.Si

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional sejak 2015 samapai saat ini masih ditangan DPR. Awal April 2016, rencananya akan dibahas RUU Pengampunan Nasional oleh DPR. Pemerintah telah memberikan RUU ini agar disahkan menjadi UU, namun banyak juga yang meragukan bila ini diberlakukan. Penulis melihat dari kedua belah sisi, dimulai dari sisi dampak amnesti dan dampak investasi di Indonesia.

Pemerintah saat sekarang sedang bersemangat untuk membangun negeri. Pembangunan rel kereta api di Sulawesi, Sumatra, bahkan pembagunan toll darat maupun laut turut serta dalam mengisi semangat membangun infrastruktur negeri ini. Banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan dana dan RAPBN bisa dapat fokus di pembangunan aset riil ini. Salah satu cara agar tercapai target pajak sebesar Rp 1,3 triliun adalah memberikan pengampuan pajak untuk Orang Pribadi atau Badan dengan menyampiakan surat permohonan pengampuan nasional, kecuali Orang Pribadi atau Badan yang sedang proses penuntutan atau sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana tertentu dalam Undang-Undang ini (Draft RUU Pengampunan Nasional 2015 BAB II Pasal 2).