Para pedagang juga menyampaikan sikap Lurah Pasar Sumowono, ED, yang dinilai arogan karena menentukan pengelola parkir tanpa P3S. Padahal selama ini P3S juga menanggung gaji petugas keamanan pasar. “Intinya dia bikin resah pedagang pasar. Kami minta lurah pasar diganti,” desaknya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Basari mengatakan, keamanan pasar menjadi bagian dari fasilitas pasar yang harus dipenuhi Pemkab Semarang. Sehingga pedagang tidak perlu membayar tenaga keamanan. Masukan dari para pedagang tersebut menurut Basari harus segera disikapi oleh dinas terkait. “Kondisi seperti itu menunjukkan kenyataan di lapangan penerapannya belum sesuai dengan harapan. Dinas terkait harus melakukan langkah-langkah strategis untuk perbaikan agar tidak ada keluhan dari pedagang,” katanya.

Wakil Ketua Komisi B Said Riswanto mengatakan, soal tarif retribusi los maupun kios sudah diatur dalam peraturan daerah. Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag semestinya bisa menerapkan pungutan sewa sesuai aturan yang ada. “Penarikan rertibusi tidak boleh melebihi ketentuan yang ada. Jika itu dilakukan namanya pungli,” tandasnya.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag M Natsir berjanji akan melakukan pengecekan terkait pungutan retribusi pasar. Natsir beralasan besaran retribusi sewa los dan kios saat ini memang masih disamakan. Sedangkan masalah tenaga keamanan, Natsir beralasan saat ini baru ada 46 tenaga keamanan yang masih jadi tanggungan paguyuban pedagang. Pihaknya sudah mengusulkan di APBD namun belum bisa terealisasi.

“Semestinya, sesuai aturan itu dibedakan tapi saat ini masih disamakan antara kios dan los. Lalu untuk tenaga keamanan kami sudah usulkan di APBD harapan kami ini menjadi perhatian dari DPRD,” tandasnya. (tyo/aro)