Oleh: Djoko Setijowarno

APABILA menyebut terminal penumpang, sebagian besar masyarakat merasa kurang suka dan ada rasa waswas jika memasukinya. Hal ini tidak terlepas dari rasa khawatir akan terjadi sesuatu yang sangat tidak diinginkan jika berada di dalam terminal, seperti aksi copet, dibius, suasana kotor dan kumuh, sehingga ingin segera keluar. Akibatnya, sekarang pengguna bus umum berkurang, kecuali bus umum yang berangkat dari poll yang sudah disediakan seperti terminal mini yang nyaman dan aman.

Ada sedkit harapan setelah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, supaya kondisi pelayanan terminal ke depan kebih baik dari yang sekarang. Aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan sungguh diperhatikan dalam peraturan tersebut.

Sejak era reformasi dan otonomi daerah, kondisi terminal di daerah kian memburuk. Terminal adalah salah satu aset pusat yang diserahkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Namun dalam perjalanan waktu, banyak aset terminal kurang terawat bahkan dijual dan dipindah ke daerah pinggiran. Alasannya akan dibangun baru dan memberi layanan lebih. Nyatanya, terminal hanya sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa diberikan anggaran yang memadai untuk operasi dan pemeliharaan.

Pembinaan terhadap aparat pengelola juga tidak dilakukan, yang penting dapat memberikan kontribusi buat PAD dianggap lebih dari cukup. Konsep terminal sebagai simpul pelayanan sudah hilang, beralih menjadi sumber eknonomi.

Belum lagi dengan pemindahan sejumlah terminal yang semula berada di pusat kota, kemudian dipindah ke daerah pinggiran yang sepi dan minim akses angkutan umum. Dampaknya, cukup banyak bangunan terminal yang mangkrak, karena dijauhi penggunaannya. Padahal untuk membangun terminal sudah dikucurkan puluhan miliar rupiah anggaran daerah maupun pusat yang terbuang percuma tidak memberi manfaat besar bagi layanan umum bagi warga yang menggunakannya.