Kenaikan TPP Belum Dibahas

288

SEMARANG – DPRD Jateng mengaku tidak diajak bicara pemprov terkait rencana kenaikan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp 1 triliun. Kenaikan dalam jumlah fantastis tersebut sebagai imbas pengambilalihan pengelolaan 364 SMA dan 234 SMK Negeri dari kabupaten/kota ke pemprov.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan rencana kenaikan anggaran TPP tersebut belum pernah dibahas di dewan, baik di Badan Anggaran (Banggar) maupun komisi. ”Saya malah belum tahu masalah itu. Dewan sama sekali belum diajak membahas,” ujarnya.

Dia menambahkan rencana kenaikan anggaran TPP tersebut harus dipersiapkan dengan matang. Terlebih jumlahnya tidak sedikit. Menurutnya, hal tersebut akan membebani APBD Jateng. Pengambilalihan pengelolaan SMA dan SMK ke pemprov akan berdampak besar. Sebab pemprov harus bertanggung jawab membayar TPP bagi 25.383 guru PNS dan 3.257 tenaga kependidikan PNS. Secara aturan, mereka juga akan mendapatkan TPP seperti PNS pemprov saat ini. Jika aturan tersebut ditetapkan, anggaran TPP akan membengkak hingga Rp 2,2 triliun.

Lebih lanjut Rukma berharap berpindahnya pengelolaan SMA dan SMK ke pemprov dipersiapkan sejak saat ini. Hal tersebut terkait pengelolaan aset gedung sekolah dan SDM guru. Sebab dia melihat pemprov sama sekali belum siap. ”Dewan bahkan sudah jemput bola menggelar FGD (Focus Group Discussion) dengan mengundang Kepala Dinas Pendidikan dan PGRI, dari situ diketahui pemprov sama sekali belum siap,” tandasnya.

Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Asfirla Harisanto juga mengungkapkan hal yang sama. ”Soal itu, kami belum diajak bicara,” tegasnya. Menurutnya dalam APBD Jateng 2016, kenaikan anggaran tersebut belum dialokasikan. Padahal aturan akan berlaku mulai Oktober nanti. Dia memperkirakan jika kenaikan anggaran TPP dialokasikan, sejumlah pos anggaran di bidang lain akan dipotong sebagai langkah efisiensi. Sebab APBD Jateng terbatas, sedangkan target PAD dari sektor pajak tahun lalu juga gagal tercapai. ”Akibatnya dana untuk kemasyarakatan akan berkurang karena harus dipotong untuk mencukupi kebutuhan itu (membayar TPP),” ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Jateng Samirun menambahkan rencana kenaikan anggaran TPP akan membuat alokasi di pos lain dikalahkan. ”Aturan pengambilalihan kan sudah berlaku tahun ini, sedangkan APBD belum menganggarkan sama sekali,” katanya. (ric/ce1)