KENDALA TEKNIS: Pelayanan pelaporan SPT melalui eFilling mengalami peningkatan tajam akhir-akhir ini sehingga merusak sistem jaringan. (A MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KENDALA TEKNIS: Pelayanan pelaporan SPT melalui eFilling mengalami peningkatan tajam akhir-akhir ini sehingga merusak sistem jaringan. (A MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KENDALA TEKNIS: Pelayanan pelaporan SPT melalui eFilling mengalami peningkatan tajam akhir-akhir ini sehingga merusak sistem jaringan. (A MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KENDALA TEKNIS: Pelayanan pelaporan SPT melalui eFilling mengalami peningkatan tajam akhir-akhir ini sehingga merusak sistem jaringan. (A MUGHIS/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengalami kendala teknis dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Akibatnya, batas akhir yang semula ditentukan 31 Maret 2016, diperpanjang hingga 30 April 2016 mendatang.

Kendala teknis tersebut ditengarai karena pelaporan SPT online melalui e-filing tersebut memasuki tenggat akhir pelaporan banyak diakses oleh masyarakat, sehingga trafik atau jaringan yang digunakan menjadi down.

Atas masalah tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Ditjen Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016. Di antaranya tentang pengecualian mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik. “Ditjen pajak menyampaikan permohonan maaf terkait kendala teknis di sistem pelaporan tersebut yang mengakibatkan proses pelaporan SPT Tahunan secara elektronik tersebut terhambat,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto, kemarin.

Dikatakan Dasto, saat ini memang mengalami kendala sistem pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara elektronik yakni e-Filing dan e-SPT. Namun demikian, melalui rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Ditjen Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016, pihaknya berharap Wajib Pajak (WP) dapat lebih leluasa melaporkan pajak secara elektronik sampai 30 April 2016. “Tanpa dikenai sanksi administrasi,” kata dia. (amu/smu)