26 Daftar Program Doktor Ilmu Hukum

480
PUKUL GONG : Menristek Dikti, Mohamad Nasir saat memukul gong menandai dibukanya Program Doktor Ilmu Hukum di kampus Untag Semarang, Rabu (30/3) kemarin. (IDA N LAYLA/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PUKUL GONG : Menristek Dikti, Mohamad Nasir saat memukul gong menandai dibukanya Program Doktor Ilmu Hukum di kampus Untag Semarang, Rabu (30/3) kemarin. (IDA N LAYLA/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PUKUL GONG : Menristek Dikti, Mohamad Nasir saat memukul gong menandai dibukanya Program Doktor Ilmu Hukum di kampus Untag Semarang, Rabu (30/3) kemarin. (IDA N LAYLA/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PUKUL GONG : Menristek Dikti, Mohamad Nasir saat memukul gong menandai dibukanya Program Doktor Ilmu Hukum di kampus Untag Semarang, Rabu (30/3) kemarin. (IDA N LAYLA/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG–Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang kini memiliki Program Doktor Ilmu Hukum spesifikasi Hukum Ekonomi dan Kesehatan. Program tersebut semakin memperkuat posisi Untag dalam menghadapi eksistensi hukum nasional di tengah era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Program tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Mohamad Nasir didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Intan Ahmad, Rabu (30/3) kemarin. “Ahli hukum Untag harus turut berkontribusi dalam memperkuat hukum nasional. Jika hukum kita tak mampu menegakkan pilar kebenaran dan keadilan, maka kita akan kalah saing dengan negara-negara anggota MEA,” kata Prof Nasir saat memberikan kuliah umum dalam pembukaan Program Doktor Ilmu Hukum Untag Semarang.

Persaingan berat di dalam MEA, terangnya, bebasnya arus barang dan jasa masuk ke dalam sebuah negara. Karena itu, Indonesia harus menyiapkan barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif. “Kita sedang menyelesaikan kasus di laut dengan Tiongkok, illegal fishing, dan zona ekonomi eksklusif, serta persaingan perdagangan. Maka hukum menjadi penting, agar kita mampu bersaing,” tandasnya.

Ditegaskan, doktor ilmu hukum yang dibutuh di era MEA meliputi bidang perdagangan atau bisnis, bidang ketenagakerjaan, bidang investasi, bidang pendidikan dan bidang keimigrasiaan. “Kita harus memahami betul kebutuhan kita di era kompetisi/persaingan ini. Maka yang menang adalah yang memiliki keunggulan komparatif,” tandasnya.

Sedangkan Rektor Untag, Dr Suparno MSi mengakui dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Kemenristek Dikti tentang Program Doktor Ilmu Hukum ini, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin. “Kami akan menjaga kepercayaan ini dan berusaha sebaik mungkin agar nama baik Untag terus terjaga dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, saat ini sudah ada 26 jumlah pendaftar program doktoral Untag. Namun karena aturan Kementrian Dikti hanya boleh menerima 20 orang dalam satu angkatan, akan dilakukan tes tertulis dan lisan, potensial akademik dan penguasan bahasa asing. “Para pendaftar berasal dari Magelang, Semarang, Tegal Pekalongan, Kepolisian, Kejaksaan, dokter,” kata Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Untag, Prof Dr Sarsintorini Putra SH MH yang didampingi Dekan FH Untag, Dr Eddy Lisdiyono SH MH. (ida/sct)